Warga RW 11 Tamansari Dukung Pemkot Bandung Lanjutkan Program Rumah Deret

Warga meminta Pemerintah Kota Bandung segera merealisasikan pembangunan rumah deret untuk menciptakan lingkungan yang tertata dan rapi

Tribun Jabar/ Cipta Permana
Ratusan warga RW 11 Tamansari membentangkan spanduk sebagai bentuk dukungan upaya Pemerintah Kota Bandung terkait pembagunan rumah deret di halaman PTUN Bandung, Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, Selasa (30/1/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Ratusan warga RW 11 Tamansari yang setuju dengan upaya relokasi Pemerintah Kota Bandung memadati halaman Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) di Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, Selasa (30/1/2018) siang.

Kehadiran mereka untuk menyatakan dukungan terhadap Pemerintah Kota Bandung, sekaligus mendengarkan hasil putusan PTUN Bandung mengenai jawaban dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung.

Bentuk dukungan tersebut dibuktikan dengan adanya dua bentangan spanduk, masing-masing berukuran 5x1 meter yang dibawa warga, dengan tulisan "Kami 95% warga RW 11 Tamansari mendukung Pembangunan Rumah Deret, untuk menciptakan lingkungan yang Tertata Indah dan Asri".

Selain itu mereka pun meminta Pemerintah Kota Bandung segera merealisasikan pembangunan rumah deret untuk menciptakan lingkungan yang tertata dan rapi, serta tidak kumuh.

Perwakilan warga RW 11 Tamansari, Akhir T Sukarya (46), mengatakan aksi ini sebagai bukti bahwa sebagian besar warga di RW 11 Tamansari yang selama ini dianggap diam dengan akan adanya upaya relokasi karena adanya pembangunan rumah deret oleh Pemerintah Kota Bandung, ternyata mendukung dengan upaya tersebut.

"Kami, 95 persen warga dari RT 5, 6, dan 7  sudah selesai, setuju juga mendukung Pemerintah Kota Bandung untuk melanjutkan upaya pembangunan rumah deret di RW 11 Tamansari," ujarnya kepada Tribun di lokasi kegiatan.

Mengenai benefit yang telah diterima warga dari Pemerintah Kota Bandung, Akhir mengakui telah menerima fasilitas sejak sebelum dilakukan pembongkaran. Ia menjelaskan fasilitas tersebut berupa sejumlah uang yang diperuntukan sebagai dana mencari tempat tinggal sementara untuk satu tahun selama proses relokasi.

"Kami sudah menerima uang sebsar Rp. 26 Juta per KK untuk biaya tempat tinggal sementara selama satu tahun atau selama proses relokasi berlangsung, jadi apalagi yang harus kami permasalahkan, karena kita sudah sepakat," ucapnya.


Disinggung mengenai lima persen warga yang masih belum mendukung upaya tersebut, ia memandang hal tersebut sebagai hal yang aneh, karena lima persen dari 190 keseluruhan KK, menurutnya bukanlah masyarakat asli RW 11 Tamansari, karena mereka tidak memiliki kartu identitas yang menyatakan warga sah di wilayah tersebut.

"Kita bisa investigasi siapa saja warga yang menolak, karena selama ini mereka selalu mengatasnamakan warga Tamansari, padahal kami tidak tahu. Kami disini jelas memiliki KTP dan KK asli, juga sudah tinggal selama berpuluh-puluh tahun," ujar dia.

Ia pun mewaikili seluruh warga RW 11 Tamansari berharap, agar proses pembangunan rumah deret dapat berlangsung secepatnya, dan jangan sampai proses tersebut menjadi molor dan merugikan warga yang sudah pindah.

"Semakin cepat proses pembangunan, maka semakin cepat juga bisa  menempati rumah kami kembali," katanya.

Penulis: Cipta Permana
Editor: Isal Mawardi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved