Breaking News:

Pilgub Jabar

Polisi Akan Jadi Pj Gubernur Jabar Bisa Batal Jika Presiden Jokowi Tak Setuju

Hal senada ditegaskan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Arief Mulya Eddie pada kesempatan terpisah.

Editor: Ravianto
ISTIMEWA
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) di akhir 2017 ini kembali menggenapkan penghargaan yang ke-253 dan ke-254 sepanjang 2 periode jabatannya dengan meraih 2 (dua) penghargaan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri RI. Anugerah itu adalah Leadership Award 2017 atau penghargaan kepemimpinan kepala daerah yang diterima Aher secara pribadi atas penilaian Tim Independen bentukan Kemendagri, sedang penghargaan kedua adalah Innovative Government Award 2017 atau penghargaan pemerintah daerah yang inovatif. Kedua penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tjahyo Kumolo di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Senin (18/12/17) malam. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Menanggapi pro kontra tentang penempatan perwira tinggi TNI dan Polri sebagai Penjabat Gubernur, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan, dirinya baru sebatas meminta Kapolri agar menyiapkan personel jika dimungkinkan bisa jadi Penjabat Gubernur.

“Tentu, permintaan menyiapkan personil, sudah lewat kajian dan telaah. Bahkan konsultasi dan koordinasi. Sebab tak mungkin saya sebagai Mendagri, mengeluarkan keputusan tanpa kajian, koordinasi dan konsultasi,” kata Tjaho sebagaimana dikutip laman Kemendagri, Senin (29/1/2018).

Hal senada ditegaskan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Arief Mulya Eddie pada kesempatan terpisah.

Ia menyebutkan, bahwa permintaan ke Kapolri untuk mengisi Penjabat Gubernur dari Perwira Tinggi (Pati) Polri baru sebatas usulan, dimana keputusan terakhir ada di Presiden Joko Widodo karena pengangkatan penjabat gubernur lewat Keppres.

Baca: Gara-gara Tersingkir dari Piala Presiden, Mario Gomez Jadi Sangat Mengenal Pemain Persib Bandung

Baca: Warga Menduga Warna Merah pada Air Sungai di Pinggir Jalan Raya Cibeureum dari Pewarna Kain

“Usulan itu, bisa saja tidak jadi, karena keputusan akhir ada di tangan Presiden, dan sebagai pembantu tentu Mendagri perlu memberikan alternatif terbaik karena apapun stabilitas politik dalam negeri, jadi salah satu tanggung jawab Mendagri.

Terkait dengan permintaan personil Polri untuk mengisi posisi Pejabat Gubernur itu, Mendagri Tjahjo menjelaskan, dirinya selalu menelaah dulu dari sisi payung hukum, apakah dimungkinkan atau tidak.

Setelah itu, berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pejabat terkait lainnya, khususnya Menkopolhukkam, Kapolri dan Panglima.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved