Bappeda Kota Cimahi Fokus untuk Membenahi Data Pajak Bumi dan Bangunan yang Bermasalah

Menurut Sekretaris Bappeda Kota Cimahi, Yunita R Widiana, ada permasalahan pada data PBB di Kota Cimahi.

Bappeda Kota Cimahi Fokus untuk Membenahi Data Pajak Bumi dan Bangunan yang Bermasalah
shutterstock
Pajak dalam karung. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.CO.ID, CIMAHI - Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi saat ini akan fokus untuk melakukan pembenahan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Cimahi.

Pasalnya, menurut Sekretaris Bappeda Kota Cimahi, Yunita R Widiana, ada permasalahan pada data PBB di Kota Cimahi.

Permasalahan tersebut terjadi sejak pelimpahan PBB dari KKP Pratama tahun 2013.

Untungnya, Yunita mengatakan bahwa permasalah tersebut masih bisa diatasi.

"Untuk itu, kita fokus pada pembenahan data PBB karena sejak pelimpahan datanya belum akurat dan selalu ada perubahan," ujar Yunita R Widiana saat dihubungi Tribun Jabar melalui sambungan telepon, Jumat (5/1/2017).


Ia mengatakan bahwa permasalahan itu muncul di lapangan, seperti adanya perubahan data PBB, tanah yang dibagi atau digabungkan, kegandaan data dan data yang tak jelas.

"Atas hal itu, untuk menggali kembali potensi PBB, kami telah melakukan pemutakhiran data PBB sejak tahun 2016 dan pemutakhirannya dilakukan di 15 kelurahan se-Kota Cimahi," katanya.

Total objek pajak PBB setelah pemutakhiran data hingga tahun 2017 di Kota Cimahi, lanjut Yunita mencapai hingga 92.428.

Jumlah objek pajak tersebut didapat dari 86.336 objek pajak lama dan 6.092 objek pajak baru.

Menurut informasi dari Yunita, objek pajak baru tersebut didapatkan dari 11 kelurahan hasil pemutakhiran data tahun 2017 dan presentasi kenaikannya mencapai 7,06 persen.

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: Jannisha Rosmana Dewi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved