Menolak Dilantik Jadi Staf Ahli Bupati, Sekda Kabupaten Cirebon: Ini Perlawanan Atas Ketidakadilan

"Kalau begini kan namanya kesewenang-wenangan dan harus dicegah," ujar Yayat Ruhiyat.

TRIBUNJABAR.CO.ID/AHMAD IMAM BAEHAQI
Sekda Kabupaten Cirebon, Yayat Ruhiyat (ketiga dari kiri), saat meninggalkan aula BKPSDM Kabupaten Cirebon, Rabu (3/1/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.CO.ID, CIREBON - Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Yayat Ruhiyat, menolak dilantik sebagai Staf Ahli Bupati Cirebon.

Yayat tampak langsung keluar Aula Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon saat Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, melantik sejumlah pejabat yang dimutasi ke jabatan baru.

"Ini bentuk perlawanan atas ketidakadilan. Saya harus menegakkan reformasi berokrasi," ujar Yayat Ruhiyat saat meninggalkan Aula BKPSDM Kabupaten Cirebon, di Jalan Sunan Muria, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (3/1/2018).


Ia mengatakan bahwa pergeseran jabatannya sebagai Sekda ke Staf Ahli telah melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

Menurut Yayat, ada mekanisme khusus yang harus ditempuh terkait pemberhentian Sekda selaku Jabatan Tinggi Pratama (JTP).

Di antaranya memanggil dan memeriksa terlebih dahulu jika diindikasi melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin kerja.

Saat terbukti bersalah, barulah diberi teguran dan dijatuhi sanksi sesuai pelanggarannya, bukan langsung diberhentikan begitu saja dan dimutasi ke Staf Ahli Bupati.

"Kalau begini kan namanya kesewenang-wenangan dan harus dicegah," ujar Yayat Ruhiyat.

Halaman
12
Penulis: Ahmad Imam Baehaqi
Editor: Jannisha Rosmana Dewi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved