Ridwan Kamil Beri Usul Kepada Menkes Agar Aplikasi SEHAT Kota Bandung Jadi Program Nasional

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isal Mawardi

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila Moeloek, melakukan kunjungan kerja dalam rangka peninjauan pelayanan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) di Puskesmas Garuda, Jalan Dadali No 6, Kota Bandung.

Kunjungan Nila Moeloek ke Puskesmas Garuda tidak disia-siakan oleh Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil langsung mempromosikan program-programnya di bidang kesehatan.

Selain menjelaskan tentang Layad Rawat dan Kekasih (Kendaraan Konseling Silih Asih), Ridwan Kamil juga mengusulkan agar aplikasi Sistem Elektronik Aplikasi Rujukan Terpadu (SEHAT) menjadi program nasional.

"Saya usulkan kepada Bu Menteri (Nila Moeloek) untuk menjadikan SEHAT sebagai program nasional," ujar Ridwan Kamil, di Puskesmas Garuda, Kamis (14/12/2017).

Takdir yang Membawa Eka 'Ebol' Ramdani Kembali ke Persib https://t.co/jUBcR67dwJ via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) December 14, 2017

Menurutnya, aplikasi SEHAT dapat membantu dokter-dokter yang kebingungan mengenai penanganan medis pasiennya.

Dokter yang merasa bingung itu bisa berkonsultasi via digital kepada dokter rumah sakit yang lebih paham mengenai hal-hal yang berkaitan dengan medis.

Sebagai informasi, aplikasi SEHAT adalah aplikasi yang dapat dipergunakan oleh dokter-dokter Puskesmas untuk berkonsultasi mengenai permasalahan medis dengan 30 ribu dokter di seluruh dunia yang telah terdaftar sebelumnya.

Aplikasi SEHAT juga dapat meminimalisir antrean di rumah sakit sehingga warga yang membutuhkan penanganan yang tidak terlalu darurat dapat teratasi di level Puskesmas.

Aplikasi SEHAT ini disponsori oleh Docta (perusahaan Australia) dan perusahaan gadget ternama milik Korea, Samsung.

150 tab Samsung akan dibagikan kepada 30 dokter umum, 20 dokter spesialis, dan sisanya akan diberikan kepada dokter Puskesmas.

Pembuatan aplikasi SEHAT ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sesuai dengan UU 29 tahun 2004, UU 44 tahun 2009, Permenkes 1 tahun 2012, dan Permenkes 75 tahun 2015.