Wali Kota Sukabumi Berpesan Agar Tak Pakai Isu Sara di Pilkada

 

TRIBUNJABAR.CO.ID, SUKABUMI - Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz mengatakan, pasangan calon maupun tim sukses nanti harus menjaga kondusivitas Kota Sukabumi.

Satu di antaranya dengan melarang kampanye hitam yang bisa memicu terjadinya konflik berkepanjangan.

"Itu sudah jadi aturan. Setiap calon nanti tidak boleh mengangkat isu-isu yang berbau SARA atau isu lain yang bisa memicu konflik," kata Muraz, di Gedung Juang 45, Kota Sukabumi, Minggu (19/11). 

Ia mengatakan keamanan saat pilkada akan terjaga baik mengingat tingkat intelektualitas masyarakat Kota Sukabumi terbilang sangat bagus.

Karena itu, dengan launching tahapan pilkada serentak ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk bersama-sama berkomitmen menjaga suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi rakyat tersebut. 

"Alhamdulillah, tahapan-tahapan sosialisasi sudah mulai dilakukan KPU. Belum lama ini sosialisasi dilakukan dengan jalan sehat. Sekarang launching tahapannya. Saya berharap KPU maupun panwaslu bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana aturan," ujarnya.

Soal anggaran penyelenggaraan, Muraz menjamin semuanya aman karena Pemkot Sukabumi sudah mengalokasikannya jauh-jauh hari.

Anggaran kebutuhan penyelenggaraan paling besar kemungkinan akan dicairkan pada 2018.

"Sudah mulai dicairkan KPU anggarannya. Paling besar nanti tahun depan. Sekarang anggarannya paling untuk tahapan sosialisasi," katanya.

Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Yayat Hidayat mengatakan, KPU Kota Sukabumi secara keseluruhan dalam kondisi siap menghadapi pilkada serentak Pilwalkot Sukabumi dan Pilgub Jabar.  

"Kami sangat percaya, dengan di-launchingnya pilkada serentak di tingkat Kota Sukabumi ini, KPU Kota Sukabumi sudah betul-betul siap menyelenggarakannya. Apalagi pilkada serentak di Kota Sukabumi bukan hal yang baru. ," kata Yayat di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi, Minggu (19/11). 

"Sebelumnya pada 2013 lalu, KPU Kota Sukabumi juga menyelenggarakan Pilwalkot Sukabumi dan Pilgub Jabar. Semuanya sukses."

Menurut Yayat, hal tersebut tak terlepas dari beberapa aspek seperti dukungan logistik berupa dana hibah dari Pemkot Sukabumi sebesar lebih kurang Rp 15,2 miliar, tentunya jadi pendorong berjalannya pelaksanaan pilkada serentak. 

"Dukungan logistik dari Pemkot Sukabumi saya kira cukup memadai. Proses mendapatkannya pun saya kira sangat sederhana dan tidak berbelit-belit," katanya.

"Ini menunjukkan terjalinnya komunikasi yang baik dan adanya dukungan wali kota terhadap penyelenggaraan pilkada nanti." 

Ia mengatakan, KPU Kota Sukabumi harus profesional dan proporsional mengajukan dana hibah dari Pemkot Sukabumi.

Artinya, dana hibah dari Pemkot Sukabumi harus betul- betul rasional dengan tingkat kebutuhan. 

"Saya amanatkan agar jangan minta terlalu banyak. Tapi kalau sedikit juga harus ditolak. Terlalu banyak juga buat apa karena harus dipertanggungjawabkan," katanya.

"Kalau terlalu sedikit dikhawatirkan akan sangat mengganggu pelaksanaan tahapan. Usulannya sudah rasional. Tidak lebih dan tidak kurang. Sehingga nilai anggaran itu sudah memadai untuk menyelenggarakan pilwalkot berkualitas."

Ia mengapresiasi dukungan optimal dari aparatur keamanan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di Kota Sukabumi saat pelaksanaan pilkada serentak nanti.

Termasuk dukungan dari semua partai politik dan tokoh masyarakat yang berkomitmen menjaga kondusivitas Kota Sukabumi selama berlangsungnya pilkada serentak nanti.

"Hal-hal ini yang membuat rasa optimisme kami saat pelaksanaan pilkada serentak nanti akan berjalan lancar dan aman," katanya.(*)