Waduh Gara-gara KTP-el, untuk Keduakalinya Setya Novanto Jadi Tersangka dalam Kasus yang Sama

Sebelumnya Novanto pernah ditetapkan sebagai tersangka, namun status itu gugur setelah Ketua Umum Partai Golkar itu memenangi sidang praperadilan

Waduh Gara-gara KTP-el, untuk Keduakalinya Setya Novanto Jadi Tersangka dalam Kasus yang Sama
Kolase Tribun Jabar/Twitter
Setya Novanto 

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Untuk keduakalinya, Ketua DPR RI Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka pada kasus yang sama yakni korupsi dana proyek KTP elektronik.

Sebelumnya Novanto pernah ditetapkan sebagai tersangka, namun status itu gugur setelah Ketua Umum Partai Golkar itu memenangi sidang praperadilan yang diajukannya.

Pengumuman penetapan tersangka untuk Novanto untuk yang keduakalinya itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (10/11/2017) sore.

Baca: Sabu Itu Dimasukkan dalam Kapsul Sebesar Terong Lalu Ditelan, Upah Sekali Telan Rp 2 Juta

"Saya di sini membacakan putusan kolektif kolegial, KPK telah mempelajari secara saksama putusan praperadilan yang telah diputus pada 29 September 2017 serta aturan hukum lain. Lanjut pada 5 Oktober 2017, KPK melakukan penyelidikan baru untuk pengembangan perkara e-KTP dalam proses penyelidikan ini KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak dengan mengumpulkan bukti yang relevan," ujar Saut Situmorang.


Dalam proses tersebut, lanjut Saut Situmorang, telah disampaikan permintaan keterangan pada Setya Novanto sebanyak dua kali yakni pada 13 dan 18 Oktober 2017.

Namun yang bersangkutan tidak hadir untuk dimintai keterangan karena pelaksanaan tugas kedinasan.

"Setelah proses penyelidikan dan ada bukti permulaan yang cukup, kemudian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidik, penyelidik dan penuntut melakukan gelar perkara pada 28 Oktober 2017 dan kembali menerbitkan sprindik pada 31 Oktober 2017 untuk tersangka SN," kata Saut Situmorang.


Setya Novanto selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama dengan Anang, Andi, Irman dan Sugiharto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sindiri dan orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun rupiah dari nilai paket pengadaan Rp 5,9 triliun dalam pengadaan paket e-KTP tahun 2011-2012 di Kemendagri.

Oleh penyidik, Setya Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1.

Sebagai pemenuhan hak tersangka, diungkapkan Saut Situmorang, KPK telah mengantarkan surat SPDP pada Setya Novanto pada 3 November 2017 di kediaman Setya Novanto, Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Editor: Ichsan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved