Upah Minimum Provinsi Naik, Disnakertrans Jabar Berharap Perusahaan Bisa Meningkatkan Kualitas SDM

dengan naiknya Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota, perusahaan berharap dapat merekrut sumber daya manusia yang berkualitas.

Upah Minimum Provinsi Naik, Disnakertrans Jabar Berharap Perusahaan Bisa Meningkatkan Kualitas SDM
TRIBUNJABAR.CO.ID/THEOFILUS RICHARD
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jabar, Ferry Sofwan, usai konferensi pers mengenai UMP Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu (1/11/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG – Naiknya standar upah setiap tahun, tentu membuat perusahaan tidak ingin merugi dengan mempekerjakan pekerja yang tidak berkompeten.

Untuk itu, dengan naiknya Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota, perusahaan berharap dapat merekrut sumber daya manusia yang berkualitas.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, Ferry Sofwan, berharap peningkatan kualitas SDM juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat.

“Kami berharap peningkatan kualitas pekerja, hal itu didorong pengusaha melalui CSR. Peningkatan kualitas produktivitas kerja dalam kaitan dengan peningkatan upah, harapannya bisa didorong pengusaha sendiri,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Sate, Rabu (1/11/2017).

Meski berharap adanya CSR dari perusahaan untuk melakukan pelatihan peningkatan kualitas SDM, Ferry Sofwan mengatakan, bukan berarti pihak pemerintah hanya berdiam diri.

Saat ini Disnakertrans Jawa Barat fokus pada pelatihan calon tenaga kerja.

Menurut catatannya, saat ini ada sekira 1,9 juta calon tenaga kerja di Jawa Barat.

Ia menyebutkan bahwa Disnakertrans melatih para calon tenaga kerja dengan keahlian yang banyak dibutuhkan oleh industri di Jawa Barat.

“Kami punya Balai Ketenagakerjaan, ada kejuruan yang berkaitan dengan industri di kawasan-kawasan industri, semisal otomotif, mesin industri, ada pengecatan, pengelasan, dan sebagainya,” ujarnya.

Selain pelatihan di Balai Ketenagakerjaan, ia meyakini pendidikan vokasi semisal SMK dapat menyelesaikan masalah kualitas ketenagakerjaan yang dibutuhkan perusahaan saat angka pengupahan di provinsi dan kabupaten/kota meningkat.

Pemprov Jawa Barat telah menetapkan Upah Minimum Provinsi pada Senin (30/10/2017) sebesar Rp 1.544.360,67.

Sedangkan penetapan UMK Kabupaten/Kota akan ditetapkan pada Selasa (21/11/2017).

Penulis: Theofilus Richard
Editor: Jannisha Rosmana Dewi
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved