Pro dan Kontra Perubahan UMP, Kadisnakertrans Jabar : Pekerja Tidak Perlu Khawatir

Upah Minimum Provinsi Jawa Barat telah naik 8,71 persen dari Rp 1.420.624,29 menjadi Rp 1.544.360,67.

Pro dan Kontra Perubahan UMP, Kadisnakertrans Jabar : Pekerja Tidak Perlu Khawatir
TRIBUNJABAR.CO.ID/THEOFILUS RICHARD
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jabar, Ferry Sofwan, usai konferensi pers mengenai UMP Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu (1/11/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Upah Minimum Provinsi Jawa Barat telah naik 8,71 persen dari Rp 1.420.624,29 menjadi Rp 1.544.360,67.

Tetapi, beberapa waktu lalu dikabarkan, beberapa kelompok pekerja tidak menerima perubahan tersebut karena dianggap terlalu kecil.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Ferry Sofwan, mengatakan pekerja tidak perlu khawatir karena UMP hanya sebagai jaring pengaman saja agar tidak ada perusahaan yang membayar upah pekerja di bawah angka UMP.

Baca: Kades Rancaekek Kulon: Capek Saya Urusi Sampah dari Wilayah Sumedang

"Pekerja yang bekerja di atas 12 bulan, berlaku struktur skala upah. Di dalamnya memerhatikan pendiidikan pekerja, pengalaman, berapa lama bekerja, dan kompetensi," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Sate, Bandung, Rabu (1/11/2017).

Ia juga mengatakan, penetapan upah juga didasarkan pada perjanjian kerja bersama di perusahaan.

Selain itu, ia juga menjamin, pekerja yang telah dibayar oleh UMK kabupaten/kota, besaran upahnya tidak akan diturunkan.


Satu di antara dasar penetapan UMP adalah UMK terendah di Jawa Barat.

UMK terendah di Jawa Barat Kabupaten Pangandaran, yaitu sebesar Rp 1.433.901,15.

Selain itu angka perubahan UMP juga didasarkan pada rekomendari Dewan Pengupahan ke pemerintah daerah.

Tetapi, ia juga mengatakan Pemprov Jawa Barat tidak melarang kelompok pekerja untuk melakukan protes atas perubahan UMP, karena itu merupakan penyaluran aspirasi yang dilindungi undang-undang.

"Pembayaran upah tidak boleh lebih rendah dari tahun sebelumnya. Kekhawatiran tidak perlu ini, bisa disosialisasikan," ujarnya.

UMP baru ini akan berlaku mulai 1 Januari 2018. (*)

Penulis: Theofilus Richard
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved