Hukum

KPPU Hadirkan Ekonom Faisal Basri Jadi Saksi Kasus Monopoli Usaha

TELAH terjadi di banyak tempat sesuai kesaksian para pedagang dan diperkuat bukti email berjenjang dari produsen dan distributor...

KPPU Hadirkan Ekonom Faisal Basri Jadi Saksi Kasus Monopoli Usaha
DOK KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri. 

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA-"Bahwa sebuah tindakan patut  diduga sebagai melanggar  persaingan usaha apabila pelaku usaha melarang produk kompetitor itu dilakukan secara sistemik dan masif. Selain itu, dilakukan bukan seorang diri, tapi dilakukan berjenjang. Juga menyeragamkan strategi antara satu depo satu, misalnya dengan depo yang lain. Ada surat edaran , ada ancaman, secara umum dan tidak eksidental dan tidak random, " ujar Ekonom Faisal Basri.

Hal itu dikemukakan Faisal Basri saat menjawab investigator KPPU, Helmi Nurjamil seputar pelaku usaha yang melarang menjual produk kompetitor.

Ia menjadi saksi ahli pada sidang lanjutan dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat 3 huruf b dan pasal 19 huruf a dan b Undang Undang No. 5 Tahun 1999.

Sidang tentang monopoli  usaha  yang dilakukan PT Tirta Investama sebagai produsen AMDK merk Aqua dan PT Balina Agung Perkasa sebagai distributor.

Sidang berlangsung di ruang sidang I Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Selasa (24/10/2017).

Berdasarkan keterangan saksi Ahli Faisal Basri tersebut, seperti rilis yang diterima Tribun, Jumat (27/10/2017), Aqua patut diduga sebagai pelaku usaha yang telah melakukan  tindakan monopoli dan persaingan tidak sehat.

Pelarangan menjual Le Minerale, ancaman bahkan penurunan status SO yang masih menjual Le Minerale.

Telah terjadi di banyak tempat sesuai kesaksian para pedagang dan diperkuat bukti email berjenjang dari produsen dan distributor Aqua seperti terlihat dalam sidang-sidang sebelumnya.

"Pendapat ahli secara teori ekonomi persaingan usaha benar, dan kalau dalam pemeriksaan investigator bisa membuktikan ada perilaku melarang dengan bertujuan untuk menghambat persaingan atau mengeluarkan pesaing dari pasar, dugaan pasal 15 ayat (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b bisa dikenakan terhadap para terlapor, " kata Arnold Sihombing sebagai investigator KPPU.

Lebih jauh Arnold menjelaskan, "Hal yang sama diungkapkan oleh Prof Ine Minara Ruki,guru besar FE UI, asal bisa dibuktikan perjanjian diskon itu (ps 15 ayat 3b) bertujuan untuk menghambat persaingan atau mengeluarkan pesaing, dugaan pelanggaran bisa dikenakan terhadap para terlapor," katanya.

Sejauh ini Tim Investigator KPPU makin yakin dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Terlapor 1 dan Terlapor 2.

Menurut Arnold tinggal mengolah saja dari fakta-fakta yang ada seperti kesaksian para pemilik toko yang telah diintimidasi, surat email, adanya bukti surat degradasi dan lain-lain. (*)

Editor: Dicky Fadiar Djuhud
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved