Cegah Perdagangan Manusia, Kemensos Dorong Pembentukan Kembali Gugus Tugas ''Trafficking''

Kami mendorong agar Bupati Bandung mengeluarkan SK Gugus Tugas, hal ini seperti harus dianggap penting

Cegah Perdagangan Manusia, Kemensos Dorong Pembentukan Kembali Gugus Tugas ''Trafficking''
Tribunnews.com/Theresia Felisiani
Ratna Batara Munti 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yudha Maulana

TRIBUNJABAR.CO.ID, PASEH- Kementerian Sosial melalui tim Pokja TPPA KTPA Kemensos mendorong pembentukan kembali tim Gugus Tugas Trafficking untuk mencegah kasus perdagangan manusia, dalam hal ini tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja ke luar negeri lewat cara ilegal.

Gugus Tugas Trafficking itu adalah tindak lanjut dari UU Tindak Pidana Perdagangan Manusia karena integrasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (D2TP2A) dinilai belum cukup untuk memberantas akar permasalahan.

"Gugus Tugas bekerja efektif, tidak hanya di wilayah hukum tapi juga melakukan pencegahan. Kami mendorong agar Bupati Bandung mengeluarkan SK Gugus Tugas, hal ini seperti harus dianggap penting," kata Ratna Batara Munti, salah seorang tim Pokja TPPA KTPA Kemensos RI di Paseh, Kabupaten Bandung, Kamis (28/9/2017).


Ratna mengatakan, untuk menangkal isu perdagangan manusia diperlukan penyamaan perspektif antar pemangku kebijakan dan aparat penegak hukum.

Pasalnya, sejauh ini sering didapatkan ketidakcocokan persepsi, yang salah satunya menempatkan perempuan yang bekerja ke luar negeri sebagai korban atas tindakannya sendiri.

"Informasi bekerja ke luar negeri tidak disampaikan secara benar, misalnya ditemukan KTP Cianjur padahal dia datang dari Kabupaten Bandung. Kita jangan menyalahkan korban. Karena sejatinya, informasi bekerja di luar negeri secara benar harus diupayakan oleh pemerintah," kata Ratna.

Baca: Siswa SMP Ini Sudah Cape-cape Jelaskan Dirinya Kecopetan, Polisi Malah Cuek Sambil Main COC

Terkait pemalsuan identitas yang dilakukan oleh mafia, kata Ratna, itu juga justru membuat para wanita pekerja semakin disalahkan dan diposisikan sebagai korban dengan dakwaan berlipat. 

"Jangan salahkan korban yang mencari pekerjaan ke luar negeri karena terikat kredit, harus ada survey dulu, kredit itu untuk apa, apakah untuk kebutuhan sehari-hari atau apa?" ujar Ratna.


Menurut data yang dihimpunnya, kebanyakan TKW berasal dari rumah tangga yang rawan kekerasan dalam rumag tangga, sehingga akhirnya bercerai dan menjadi single parent.

Sementara, untuk memenuhi kebutuhan hidup, lapangan kerja di daerah tidak ada yang memadai.

"Kita tidak bisa menyalahkan orang yang mau mencari nafkah bagi keluarganya yang membutuhkan. Mungkin bila sang suami mau bertanggung jawab terhadap keluarganya, kasus ini bisa diminimalisasi, kerentanan perempuan untuk bekerja dan diekspolitasi bisa dikurangi, apalagi ada unsur trafficking, seperti pemalsuan identitas," ucapnya. (*)

Penulis: Yudha Maulana
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved