Ombudsman: Permasalahan Harga Beras Kewenangan PPNS Kemendag

Polisi dinilai tidak bisa langsung menindak mengenai perbedaan harga beras yang ada di pasar.

Ombudsman: Permasalahan Harga Beras Kewenangan PPNS Kemendag
DOKUMENTASI TRIBUN PONTIANAK
illustrasi. 

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Polisi dinilai tidak bisa langsung menindak mengenai perbedaan harga beras yang ada di pasar.

Penindakan terkait harga beras ditangani oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan.

PPNS di Kementerian Perdagangan yang akan menyelidiki mengenai informasinya adanya perbedaan harga beras di tahap eceran.

"Kemendag kan ada PPNS disana. Dia punya dashboard harga. Dicek dulu apakah memang betul terjadi menjual diatas harga eceran," kata Alamsyah saat diskusi bertajuk 'Beras Jadi Komoditas Strategis, lagi' di Menteng, Jakarta, Sabtu (9/9/2017).

Jika benar ada penjual harga tinggi, maka PPNS diberikan kewenangan untuk memberikan teguran. Selain teguran, Kementerian Perdagangan juga bisa mencabut izin edar dari perusahaan tersebut.

Jika ternyata pedagang tersebut masih menjual harga di atas rata-rata, maka bisa masuk ke pengadilan karena ditemukan adanya unsur niat jahat.

"Kalau ternyata masih, polisi masuk dan ranah pengadilan, karena itu ada niat jahat," ujar Alamsyah.

Alamsyah mengingatkan tidak semua permasalahan beras harus dianggap sebagai tindak kejahatan.

Dia kemudian mencontohkan mengenai adanya penggerebekan yang dilakukan kepolisian. Namun ternyata pedagang tersebut terlambat untuk membuat stok atau persediaaan.

"Tapi apakah lantas itu masuk ke pengadilan? kalau kepolisian itu jalurnya kejaksaan, pengadilan, kan berat. Tapi kalau sanksi administratif dia kena denda dulu. Ppastikan dulu. Kecuali dia mencampur barang-barang beracun. Nah itu turun kepolisian, ini kan (masalah) harga," tukas Alamsyah. (persib.co.id)

Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved