Ayi Hambali Miris DPD Dianggap Sama dengan Partai Politik oleh Masyarakat
Sebelumnya Ayi hadir dalam dialog publik yang membahas pemberdayaan DPD di kantor PWNU Jabar, Sabtu (12/8/2018) lalu.
Penulis: Yudha Maulana | Editor: Dedy Herdiana
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yudha Maulana
TRIBUNJABAR.CO.ID, SOREANG - Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih belum dikenal masyarakat secara luas.
Bahkan, DPD lebih dikenal seperti partai politik dibandingkan lembaga legislatif.
Anggota DPD asal Jabar, Ayi Hambali, merasa miris memandang hal tersebut.
Baca: Tora Sudiro Lebih Religius, Sehari-hari Tunggu Waktu Salat dan Berdoa
"Media massa kurang memberitakan keberadaan DPD sehingga masyarakat kurang mengetahui apa itu DPD," ujar Ayi ketika ditemui sejumlah awak media di Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (15/8/2017).
Sebelumnya Ayi hadir dalam dialog publik yang membahas pemberdayaan DPD di kantor PWNU Jabar, Sabtu (12/8/2018) lalu.
"Ketika belum lama ini DPD terjadi masalah dalam penentuan ketua baru masyarakat tahu soal DPD. Karena media massa memberitakan persoalan di DPD," ucapnya.
Jarang Terekspos, Wanita Cantik yang Bukan dari Kalangan Artis ini Ternyata Istri Aktor Ternama https://t.co/b9uLTEqfMZ via @tribunjabar
— Tribun Jabar (@tribunjabar) August 15, 2017
Daya tawar DPD pun dipandang sebelah mata ketika berhadapan dengan DPR. Pasalnya, kinerja DPD khususnya dalam bidang penyusunan dan perubahan UU juga kerap terbentur dengan kewenangan DPD sendiri.
"DPD sebatas mengusulkan. RUU kepada DPR untuk dibahas, namun apakah RUU dari DPD itu disimpan di laci DPR atau diapakan tergantung DPR," ujarnya.
Ia mencontohkan, perubahan UU perkoperasian yang sudah selesai dibahas DPD lalu diserahkan kepada DPR. Namun, hingga kini belum terdengar progres pembahasannya.
Selain Bisa Ngaji, Ini Fakta Lain Aditya Surya, Dokter Tampan Pengganti Ryan Thamrin di DR. OZ https://t.co/RcgefzfRVv via @tribunjabar
— Tribun Jabar (@tribunjabar) August 15, 2017
"Saya masih ingat ketika menyerahkan RUU perubahan UU koperasi kepada ketua DPR yang waktu itu Pak Ade Komaruddin. Sampai sekarang tidak terdengar adanya pembahasan RUU perkoperasian oleh DPR," katanya.
Ia pun berharap awak media bisa lebih mengekspos kegiatan yang dilakukan oleh DPD"Kami ini terus bekerja untuk rakyat dan bangsa, namun sepertinya tidak terdengar sama sekali," ujarnya. (*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/suasana-sidang-paripurna-dpd-ri_20170403_223841.jpg)