Breaking News:

Menerbitkan Perppu Ormas, Pemerintah Dianggap Tidak Memiliki Alasan yang Kuat

"Pemerintah bertindak sewenang-wenang dan penerbitan perppu tidak didasari alasan yang kuat," ujar Mursalin Dahlan kepada TribunJabar.co.id.

TRIBUNJABAR.CO.ID/HILMAN KAMALUDIN
Forum Ulama dan Tokoh Jawa Barat gelar aksi unjuk rasa tolak Perppu Ormas di Gedung Sate, Jumat (11/8/2017). 

Laporan wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung Sate oleh Forum Ulama dan Tokoh Jawa Barat, merupakan aksi untuk menuntut pencabutan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat (ormas).

Pemerintah yang menerbitkan Perppu tersebut dianggap melakukan tindakan yang tidak memiliki dasar yang kuat.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Pakar Gerakan Bela Negara dan Pengurus Muhammadiyah Jawa Barat, Mursalin Dahlan.

"Pemerintah bertindak sewenang-wenang dan penerbitan perppu tidak didasari alasan yang kuat," ujar Mursalin Dahlan kepada TribunJabar.co.id di depan Gedung Sate, Jumat (11/8/2017).


Selain itu, Perppu tersebut mengandung poin yang membawa Indonesia ke era rezim diktator dan otoriter, sehingga bisa merugikan sejumlah ormas.

Menurutnya, Perppu itu bisa memicu hadirnya gejolak di masyarakat dan sejumlah ulama di Indonesia.

"Penerbitan Perppu tersebut justru akan memberikan peluang bagi pemerintah untuk bertindak represif dan otoriter," jelasnya.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved