Proyek Kereta Cepat

Warga Sebut Kepala Kampung Datangi Rumah dan Mengancam Agar Segera Jual Tanah Proyek Kereta Cepat

Di Desa Puteran, kata Yandi, ada 30 kepala keluarga, termasuk dirinya, yang masih mempertahankan lahannya yang terkena dampak pembangunan jalur kereta

Warga Sebut Kepala Kampung Datangi Rumah dan Mengancam Agar Segera Jual Tanah Proyek Kereta Cepat
GRAFIS TRIBUN JABAR / WAHYUDI UTOMO
Info grafis setengah kecamatan yang terdampak proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Kabupaten Bandung Barat hilang. 

Laporan wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.CO.ID, CIKALONG - Warga terdampak pembangunan megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Desa Puteran, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, siap menyerahkan lahan milik mereka secara gratis.

Namun, lahan yang terkena proyek itu baru akan mereka berikan secara gratis jika proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC) melalui PT Arjuna selaku juru bayar dilakukan sesuai dengan undang-undang.

"Selama ini kami masih mempertahankan lahan kami bukan karena ingin menghambat pembangunan pemerintah. Kami bahkan akan kasih tanah kami gratis, tapi kami minta, tolong jalankan (pembebasan lahan) sesuai undang-undang. Kami bukan menuntut harga tinggi, tapi jalankan prosesnya sesuai undang-undang, itu saja," kata Yandi Hadiana (46), warga yang lahan garapannya ikut terkena proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di rumahnya RT 2/1, Kampung Caringin, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (28/7).

Di Desa Puteran, kata Yandi, ada 30 kepala keluarga, termasuk dirinya, yang masih mempertahankan lahannya yang terkena dampak pembangunan jalur kereta cepat ini.

Yandi mengatakan, sebelum proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT KCIC ini, dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pertanahan), mereka akan bertahan.

"Undang-undang sudah dengan sangat jelas mengatur bagaimana agar dalam pembebasan lahan ini pemerintah dan masyarakat sama-sama tidak rugi," ujarnya.

Yandi mengatakan, dalam undang-undang pertanahan, sudah dengan sangat jelas dan terperinci dibahas bagaimana tahapan dan proses pembebasan tanah itu seharusnya dilakukan.

Dimulai dari keterlibatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga pertanahan, nilai ganti rugi, serta bagaimana penghitungannya dilakukan untuk per bidang tanah yang terkena proyek.

"Berdasarkan undang-undang ada lima bidang yang dihitung (diganti rugi), yaitu tanah, bangunan, tanaman, ruang atas tanah dan bawah tanah (aset), serta kompensasi. Jadi setiap pohon yang ada di tanah warga harus dihitung nilainya dan diganti semua. Selama ini hanya tanah dan bangunan yang dihitung dan diganti rugi," katanya.

Halaman
12
Penulis: Mumu Mujahidin
Editor: Ravianto
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved