Jabar Sambut Peluang Investasi di Bidang Migas WK ONWJ

Pada Jumat (28/7/2017), Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke SKK Migas untuk menindaklanjuti proses PI 10%

Jabar Sambut Peluang Investasi di Bidang Migas WK ONWJ
Istimewa
Pemerintah Provinsi beserta DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke SKK Migas untuk menindaklanjuti proses PI 10% di Wilayah Kerja Offshore North West Java (WK ONWJ), Jumat (28/7/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kisdiantoro

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BUMD PT Migas Hulu Jabar (MUJ) menyambut baik terbitnya dua peraturan pemerintah yang memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk turut berinvestasi pada wilayah kerja Migas baru atau yang kontraknya diperpanjang.

Dua peraturan yang dikeluarkan pemerintah itu, berupa Permen ESDM No. 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya dan Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (SepuluhPersen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Dalam rilis yang  diterima TribunJabar.co.id, pada Jumat (28/7/2017), Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke SKK Migas untuk menindaklanjuti proses PI 10% di Wilayah Kerja Offshore North West Java (WK ONWJ).

WK ONWJ adalah wilayah kerja yang telah beroperasi sejak tahun 1971 dan telah berakhir kontraknya pada 18 Januari 2017. Pemerintah telah memutuskan untuk memberikan status operatorship penuh pada Pertamina Hulu Energi ONWJ (PHE ONWJ) pada kontrak baru WK ONWJ dengan skema Gross Split.

Pada Agustus 2015, Menteri ESDM memberikan harapan tertulisnya, meski terhambat ditindaklanjuti karena ketiadaan regulasi detail yang bisa menjadi acuan proses. Permen ESDM No. 15 tahun 2015 yang dikeluarkan pada bulan Mei 2015 yang menjadi satu-satunya referensi pun pada akhirnya memaksa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mengubah dua Perda terkait BUMD MUJ yang disahkan belum genap setahun.

Kemudian pada November 2016, Permen ESDM No. 37 tahun 2016 telah menjadi referensi kedua yang memaksa sekali lagi BUMD MUJ untuk menyesuaikan diri agar mengikuti peraturan yang berlaku. Semua usaha terbaik telah dilakukan Pemprov Jawa Barat dan BUMD MUJ untuk dapat menanti dan menyambut berkah dari WK ONWJ agar diterima oleh provinsi Jawa Barat secepat-cepatnya setelah kontrak WK ONWJ ditandatangani.

Permen ESDM No. 37 tahun 2016 telah mengatur lebih detail tata waktu dan tata proses peralihan PI 10%. Telah diketahui bersama bahwa kontrak WK ONWJ yang ditandatangani ini adalah kontrak WK dimana PODnya telah disetujui. Berdasarkan aturan ini, pada 11 April 2017 SKK Migas telah memberikan surat kepada Gubernur Jawa Barat untuk menyiapkan BUMD yang akan menerima PI.

Selama tiga bulan setelah menerima surat SKK Migas, Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta telah berhasil membagi besaran porsi PI tanpa adanya konflik dan ego daerah.

Persentase PI 10% WK ONWJ dibagi menjadi dua provinsi dan empat Kabupaten dengan persentase 79,71% untuk Jawa Barat, termasuk porsi kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu dan 20,29% untuk DKI Jakarta. Pada akhirnya Gubernur menandatangani kesepakatan antar Gubernur dan mengirimkan surat balasan ke SKK Migas pada 10 Juli 2017.

“MUJ siap menindaklanjuti tugas yang diamanahkan oleh bapak Gubernur Ahmad Heryawan beserta DPRD dengan sebaik mungkin. MUJ juga akan kooperatif dalam proses B to B dengan PHE ONWJ dalam rangka mempercepat proses peralihan PI 10% ini agar daerah dapat segera terlibat dalam pengelolaan bisnis migas di WK ONWJ,” ujar Direktur Utama MUJ, Begin Troys. (*)

Penulis: Kisdiantoro
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved