Jokowi Tak Intervensi Pansus Angket KPK, Ini Penjelasan dari Istana

"Sikap pemerintah dari awal berkali-kali sudah disampaikan ya, kalau ada revisi UU KPK, Presiden tidak akan pernah menyetujui," ujar Teten Masduki

KOMPAS.com/IHSANUDDIN
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki 

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Teten Masduki, menegaskan Presiden Joko Widodo tidak akan mendukung pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Satu di antaranya melalui revisi Undang-Undang KPK.

"Sikap pemerintah dari awal berkali-kali sudah disampaikan ya, kalau ada revisi UU KPK, Presiden tidak akan pernah menyetujui," ujar Teten Masduki di Istana, Selasa (25/7/2017).

"Pak Presiden dengan sedemikian rupa mencoba untuk menjaga KPK tetap kuat," katanya.


Namun, jika Presiden diminta mengintervensi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK yang sedang bergulir di DPR, Teten Masduki memastikan bahwa Presiden tak akan melakukannya.

Sikap ini akan dipertahankan Jokowi meskipun publik menilai Pansus Hak Angket mengarah ke pelemahan terhadap KPK.

Setidaknya ada dua alasan bagi Jokowi. Pertama, Presiden berprinsip bahwa Pansus Angket KPK adalah wilayah legislatif bukan eksekutif.

Kedua, Teten Masduki menegaskan, bergulirnya Pansus Hak Angket KPK, berdasarkan pendapat para ahli hukum, tidak akan berdampak pada keberadaan KPK.

"Saya kira kita sudah tahu kan para ahli hukum tata negara (mengatakan) hasil Pansus Hak Angket KPK ini enggak akan ada konsekuensi apa-apa setelah itu," ujar Teten.

Halaman
12
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved