Korupsi eKTP

Ini Daftar Kesalahan Setya Novanto di Kasus E-KTP Menurut KPK

Ketua KPK Agus Rahardjo menduga Ketua DPR RI, Setya Novanto (SN) mempunyai peran untuk mengendalikan proyek e-KTP

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan juru bicara KPK Febri Diansyah berbicara kepada wartawan terkait penetapan tersangka baru pada kasus dugaan korupsi penerapan KTP elektronik, di gedung KPK, Jakarta, Senin (17/7/2017). KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka baru pada kasus mega korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

LAPORAN WARTAWAN TRIBUNNEWS.COM, THERESIA FELISIANI

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - ‎Setya Novanto menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP.

Status tersebut diberikan setelah Ketua DPR itu berkali-kali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua KPK Agus Rahardjo menduga Ketua DPR RI, Setya Novanto (SN) mempunyai peran untuk mengendalikan proyek e-KTP melalui pengusaha Andi Agustinus (AA) alis Andi Narogong.

"Saudara SN melalui AA diduga memiliki peran, baik dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR hingga proses pengadaan barang jasa dalam proyek e-KTP," ucap Agus, Senin (17/7/2017) malam di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.


Beberapa peran Setya Novanto melalui Andi Narogong dalam pelelangan e-KTP yakni mengondisikan dan mengatur pemenang lelang proyek senilai Rp 5,9 triliun Kemendagri.

Sebelumnya dalam fakta persidangan dua terdakwa e-KTP, Irman dan Sugiharto diketahui korupsi e-KTP sudah direncanakan dalam dua tahap, yakni sejak proses perencanaan yakni dalam tahap pengganggaran serta proses pengadaan barang dan jasa.

Bahkan Setya Novanto juga diduga sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.

Atas perbuatan Setya Novanto dijerat dengan Pasal 3 atau Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 kUHP.(*)

Editor: Ravianto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved