Pemkot Cimahi Setahun Keluarkan Dana Rp 900 Juta untuk Bantu Parpol

Laporan Wartawan Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.CO.ID, CIMAHI - Setiap tahun Pemkot Cimahi harus mengeluarkan dana sekitar Rp 800 juta - Rp 900 juta untuk bantuan dana partai politik (Parpol).

Anggaran tersebut dikeluarkan dari APBD Kota Cimahi untuk dibagikan kepada sepuluh parpol seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Hanura, PKS, Partai NasDem, PKB, PPP, Partai Gerindra, dan PAN.

Pengamat Politik dari Universitas Jendral Ahmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Sidha menilai, bantuan dana yang digelontorkan pemerintah setiap tahunnya tidak sebanding dengan kaderisasi dan pendidikan politik dari partai politik kepada masyarakat.

Baca: Meski Tinggal Dekat Markas Mitra Kukar, Nenek Ini Tetap Setia Dukung Persib Bandung

Padahal 60 persen dari dana tersebut harus dialokasikan untuk pendidikan poltiik, baru sisanya fasilitasi lainnya.

Dikatakan Arlan, hampir semua partai politik yang menerima dana bantuan dari pemerintah belum melakukan fungsinya dengan baik dan konsisten.

Sekilas Rumah ini Biasa Saja, Tapi Coba Lihat Halaman Belakangnya, Ada 'Surga Tersembunyi' di Sana https://t.co/f7YVtEYeGd via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) July 15, 2017

"Di Indonesia itu tidak semua parpol melaksanakan fungsi itu, termasuk di Cimahi. Ini yang menjadi persoalan," ujar Arlan, saat dihubungi Tribun Jabar melalui sambungan telepon, Sabtu (15/7/2017).

Makanya, kata Arlan, tak heran ketika isu pemerintah akan memberikan tambahan dana bagi partai politik langsung mendapat penolakan dari masyarakat.

"Saya termasuk salah satunya (yang menolak pemerintah menambah dana parpol), karena saya melihat semangat untuk menjalankan fungsi sebagai parpolnya memang masih lemah," katanya.

Atalia Jadi Wisudawan Terbaik di Unpas, Ridwan Kamil dan Atalia Saling Beri Kecupan di Pipi https://t.co/jbpFYj3nM1 via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) July 15, 2017

Tidak usah jauh-jauh, kata Arlan, indikatornya dapat dilihat saat Pilkada yang hampir sebagian besar calon yang diusung partai datang dari luar partai atau bukan kader.

"Pertanyaannya, bagaimana pengkaderan yang dilakukan parpol, kenapa yang dicalonkan parpol itu tidak berangkat dari kadernya sendiri," ucapnya.

Baca: Sirup Cabai Ini Patut Dicoba Penyuka Cita Rasa Pedas

Kemudian soal pendidikan politik kepada masyarakat, ujar Arlan, sampai Ia melihat parpol hanya melakukan sebatas bagaimana prosedur pemilu saat akan berlangsung Pilkada.

"Mereka (Parpol) tidak pernah mengajarkan masyarakat kepada tindakan-tindakan bagaimana kedudukan politik itu dijalankan dalam esensi demokrasinya," katanya.