Theo Cosner Menilai Penerbitan Perppu Tentang Ormas Dipaksakan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang organisasi masyarakat (ormas), dinilai  terburu-buru dan dipaksakan.

Hal itu dikatakan Theo Cosner T, dari Badan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) wilayah 3 yang menjadi pemateri pada diskusi publik tentang penerbitan Perppu Ormas di Dapur Teras In Cihampelas, Kota Bandung, Jumat (14/7/2017).

Diskusi umum yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat, itu dihadiri akademisi dan aktivis kemahasiswaan dan kepemudaan Jawa Barat.

"Saya di sini bukan pada posisi setuju atau tidak terhadap Perppu tentang Ormas, tapi harus ada wujud nyata dari pemerintah untuk menuntaskan berbagai kasus kesewenang-wenangan Ormas, tidak hanya berhenti pada pembubaran ormas," ujar Theo Cosner saat ditemui Tribun Jabar seusai diskusi.

Theo Cosner juga menilai pemerintah melakukan pembiaran terhadap kasus-kasus yang terjadi, seperti kasus Gereja GKI Yasmin, kasus pembubaran Ibadah Natal di Sabuga ITB, dan kasus-kasus lainnya.

Ingat Model Asal Kalimantan yang Buta Lantaran Tidur Pakai Softlens? Nasibnya Makin Memprihatinkan https://t.co/r74ii05ig6 via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) July 14, 2017

"Perppu bukan solusi. Saya menilai jika ada ormas yang mengganggu kepentingan politik akan di hapuskan, namun jika permasalahan yang terjadi tidak mengganggu kepentingan politik, malah dibiarkan," kata Theo Cosner.

Menurut Theo Cosner, NKRI harga mati dan dia setuju jika ada ormas yang anti Pancasila, harus dibubarkan.

Pembubaran ormas yang dinilai anti Pancasila di Indonesia, menurut Theo Cosner harus melalui cara yang tepat.

"Hal yang kita butuhkan adalah ketegasan dan sikap nyata pemerintah menyelesaikan permasalah yang melibatkan Ormas," kata Theo Cosner.

Menurut Theo Cosner aparat penegak hukum harus menjadi titik fokus dalam penyelesaian kasus tentang ormas. (*)