Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan Terancam Sanksi dari Mabes Polri Terkait Seleksi Taruna

Setyo menerangkan, tidak ada aturan yang mengatur adanya prioritas putra daerah dalam penerimaan anggota Taruna Akpol di tingkat polda.

Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan Terancam Sanksi dari Mabes Polri Terkait Seleksi Taruna
TRIBUN JABAR/DONY INDRA RAMADHAN
Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan saat memberikan keterangan di Markas Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (9/3/2017). 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Tim gabungan Mabes Polri mengevaluasi dugaan pelanggaran atau penyimpangan kebijakan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan perihal prioritas putra daerah dalam kelulusan seleksi penerimaan Taruna Akpol 2017.

Anton Charliyan pun terancam sanksi.

"Ada (sanksi). Kita ini organisasi besar yang ada aturan-aturan," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/7/3017).

Dugaan pelanggaran atau penyimpangan Kapolda Jawa Barat terungkap setelah beredar video ricuh penerimaan anggota Polri di Polda Jabar.

Sejumlah orangtua melayangkan beberapa protes.

Terutama Surat Keputusan Kapolda Jawa Barat Nomor Kep/702/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017.

SK itu mengatur pedoman penerapan persentase kelulusan tingkat panitia daerah (panda) bagi putra-putri daerah dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri secara terpadu (Akpol, Bintara, Tamtama), TA 2017 Panda Polda Jabar.

Dalam keputusan Kapolda Jabar tersebut tercantum bahwa hasil kelulusan sementara sebanyak 35 pria dan 4 wanita dengan kuota 13 putra daerah dan 22 orang nonputra daerah.

Namun, setelah melewati tahap seleksi, hanya 12 putra daerah dan 11 orang nonputra daerah yang diterima.

Halaman
12
Editor: Ravianto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved