Kasus Suap Pasar Atas Cimahi

Mendagri Nonaktifkan Atty Sebagai Wali Kota Cimahi, Sudiarto Sementara Pimpin Cimahi

Dengan adanya keputusan ini, tugas dan wewenang Wali Kota Cimahi sebagaimana diputuskan dalam Kepmendagri itu dilaksanakan oleh Sudiarto

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Wali Kota non aktif Cimahi Atty Suharti mengangkat map untuk menutupi wajahnya seusai diperiksa penyidik KPK di Gedung KPK Jakarta, Kamis (8/12). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Wali Kota Cimahi, Atty Suharti diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari jabatannya selama menjalani proses hukum di pengadilan atas kasus suap yang menimpanya.

Salinan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 132.32-3227 tentang Pemberhentian Sementara Wali Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat ini diberikan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar kepada Wakil Wali Kota Cimahi Sudiarto di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (8/6/2017).

Atty sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait pidana suap pembangunan Pasar Atas Kota Cimahi.

Atty pun menjalani proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang dipertegas dengan Register Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dengan Nomor: 21/Pid.Sus. TPK/2017/PN.Bdg.

Baca: Imas Aryumningsih Resmi Jadi Bupati Subang Gantikan Ojang Sohandi

Dengan adanya keputusan ini, tugas dan wewenang Wali Kota Cimahi sebagaimana diputuskan dalam Kepmendagri tersebut dilaksanakan oleh Sudiarto, sebagai Wakil Wali Kota Cimahi masa jabatan 2012-2017.

Deddy Mizwar berharap Wakil Wali Kota Cimahi serta jajaran DPRD Kota Cimahi tetap memelihara kebersamaan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta tetap menjaga hubungan harmonis dan kondusif.

"Harapannya segera pemerintahan dan pembangunan Cimahi terus berlangsung sebagaimana mestinya dan tetap optimal. Dan ada Ketua DPRD Kota Cimahi juga tadi sebagai bagian dari pemerintahan harus tetap sinergi," kata Wagub usai acara penyerahan keuputusan Mendagri.

Wagub menambahkan selama proses hukum berlangsung, semua pihak harus tetap menghormati dan mengacu pada prinsip praduga tak bersalah hingga proses hukum yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Baca: Bosan Makan Kolak Pisang? Cobain deh 5 Menu Takjil yang Berasal dari Berbagai Dunia ini

Wakil Wali Kota Cimahi Sudiarto mengatakan pihaknya berkomitmen untuk meneruskan pembangunan dan pemerintahan di Cimahi.

Namun, dirinya belum mengetahui apalah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Walikota atau tidak.

"Saya belum buka keputusan Mendagri, ya keliatannya seperti itu. Saya belum bisa menentukan ke depannya seperti apa. Masih kami bicarakan. Kalau program pembangunan terus berjalan sesuai APBD," ujar Sudiarto

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved