Dede Mariana : Diskusi Ini Antara Lain Bahas Kalender Sunda Miliki Payung Hukum

Prof Dede Mariana, sebagai tim penyusun akademik dalam disuksi Kalender Sunda mengatakan dalam . . .

Dede Mariana : Diskusi Ini Antara Lain Bahas Kalender Sunda Miliki Payung Hukum
TRIBUN JABAR/MUMU MUJAHIDIN
Seorang petugas Observatorium Boscha tampak tengah menjelaskan fungsi dari teleskop raksasa di Observatorium Niscaya dalam acara Ritual Pengetahuan Harmoni Benda Langit dan Pemikiran Kita di Jalan Peneropong Bintang Lembang Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (3/6/2017) petang. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.CO.ID, LEMBANG - Prof Dede Mariana, sebagai tim penyusun akademik dalam disuksi Kalender Sunda mengatakan dalam diskusi-diskusi yang sedang berjalan selama ini salah satunya membahas adanya keinginan untuk memasukan Kalender Sunda sebagai warisan budaya tak benda dan memiliki payung hukum yang jelas sebagai khasanah kebudayaan bersama bahasa, aksara Sunda.

"Sebenarnya di Jawa Barat ini ada Perda pelestarian bahasa, budaya, dan aksara sunda. Teman-teman ini ingin memasukan kalender Sunda ini bagian dari Perda itu. Supaya pertama dapat diakui secara resmi oleh pemerintah secara formal. Kedua nantinya bisa disosialisasikan untuk penggunaanya di masyarakat," tuturnya saat ditemui seusai acara diskusi di Observatorium Bosscha Jalan Peneropong Bintang Lembang Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (3/6/2017) petang.

Namun menurutnya dari pembahasan yang sedang berjalan soal payung hukum ini ada dua pilihan. Yakni bisa memasukan Kalender Sunda ke Revisi Perda (disebut di atas) atau diberi payung hukum baru berupa peraturan gubernur.

"Plus minusnya kalau melalui perda harus dibicarakan di DPRD dengan harus masuk ke agenda prolegda dulu, dan lainnya akan butuh waktu (proses) yang lama. Sementara kalau pergub hanya perlu dibicarakan dengan gubernur. Rencananya kemungkinan tim akan audiensi dengan gubernur atau wakil gubernur," katanya.

Karena menurut Dede di dalam tugas pokok dan fungsi (tipikal) wakil gubernur salah satunya adalah membidangi soal-soal kebudayaan. Supaya Kalender Sunda ini menjadi bagian dari pengakuan pemerintah akan kekayaan budaya.

"Bisa aja kalender Sunda ini di-Haki kan sebagai bentuk produk warisan budaya tak benda. Konteksnya sebagai pengetahuan tradisional yang bisa diberi perlindungan hak kekayaan intelektual," ujarnya.

Dede menambahkan kalender sunda selama ini masih digunakan di beberapa kampung adat seperti di Baduy, Kampung Naga dan Ciptagelar dengan memakai  kalender warisan dari nenek moyang mereka secara turun temurun.

Sementara hasil kajian Ali Sastra Amijaya ini merupakan hasil penghitungan kembali menggunakan sistim matematik yang dilakukan bertahun-tahun.

"Kalau yang sekarang seolah-olah merupakan standarisasi hasil kajian Abah Ali. Sudah ada bentuk fisiknya. Jadi ada perubahan dari tradisi lisan menjadi tulisan (bentuk fisik)," katanya.

Halaman
12
Penulis: Mumu Mujahidin
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved