Pendidikan

Ridwan Kamil Sebut Kinerja Disdik di Bawah 50 Persen, Ini Tanggapan Anggota Dewan

Emil pun sempat mengatakan, untuk pegawai di dinas yang kinerjanya di bawah 75-50 persen akan mendapatkan sanksi.

Ridwan Kamil Sebut Kinerja Disdik di Bawah 50 Persen, Ini Tanggapan Anggota Dewan
Muhamad Nandri Prilatama
Ridwan Kamil 

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil sempat menyampaikan bahwa para aparatur sipil negara (ASN) terpantau kinerjanya melalui sistem elektronik remunerasi kinerja (ERK)

Hasil ERK, kata Emil sapaan Ridwan Kamil, ada tiga dinas yang memiliki kinerja di bawah 50 persen, yaitu Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan.

Emil pun sempat mengatakan, untuk pegawai di dinas yang kinerjanya di bawah 75-50 persen akan mendapatkan sanksi. Untuk yang dibawah 50 persen tidak akan mendapatkan tunjangan, sedangkan yang dibawah 75 persen tidak naik pangkat di akhir tahun.

Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Hasan Fauzi, yang membidangi  pendidikan memberikan tanggapan terkait buruknya kinerja Dinas Pendidikan tersebut.

Menurut Fauzi, masalah buruknya pendidikan di Kota Bandung bukan lagi rahasia umum. Berbagai masalah di Disdik setiap tahunnya selalu berulang. Seperti, terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB), siswa miskin yang rapor dan ijazahnya ditahan sekolah, hingga masalah anggaran yang sifatnya serapan bagi anak-anak yang wajib mendapatkan pendidikan layak.

"Banyak yang mengadu ke DPRD kalau ijazah anaknya ditahan sekolah, dan Disdik bilang akan menangani, tapi buktinya setiap tahun selalu terulang. Mesti ada ketegasan dari Disdik ke sekolah-sekolah yang melakukan itu. Jadi, wajar menurut saya jika kinerjanya buruk," tegas Fauzi saat ditemui di Kantor DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Rabu (31/5/2017).

Fauzi mengatakan, terkait PPDB jika sistemnya baik, tidak akan carutmarut saat penerimaan siswa baru. PPDB itu, kata Fauzi, efeknya bukan saat sosialisasi, namun mulai terlihat ketika pembukaan dengan banyaknya aduan dari orangtua siswa.

"Intinya, masalah PPDB ini sudah dua hingga tiga tahun berulang. Ini membuktikan enggak ada itikad baik dari Disdik untuk melakukan perbaikan," ujarnya. (dri)

Penulis: Muhamad Nandri Prilatama
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved