Waduh, Jenderal TNI AU Jadi Tersangka Kasus Korupsi Pembelian Helikopter

Pengumuman ketiga tersangka tersebut langsung disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo

Waduh, Jenderal TNI AU Jadi Tersangka Kasus Korupsi Pembelian Helikopter
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, terkait penanganan kasus pengadaan helikopter AugustaWestland (AW)-101 yang diliai terlalu mahal, Jumat (26/5/2017). Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengumumkan tiga tersangka dari militer yang merugikan negara sebesar Rp 220 miliar, sedangkan KPK saat ini sedang dalam tahap penyelidikan untuk mengejar pihak sipil yang diduga terlibat. 

JAKARTA, TRIBUNJABAR.CO.ID - Pusat Polisi Militer TNI bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter Agusta Westland AW101.

Ketiga tersangka itu adalah Marsekal Pertama FA sebagai pejabat pembuat komitmen, Letnan Kolonel WW sebagai pejabat kas dan Pembantu Letnan Dua SS sebagai staf pejabat kas. Di angkatan udara, pangkat setaraf Jenderal disebut Marsekal

Pengumuman ketiga tersangka tersebut langsung disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat memberikan keterangan pers bersama Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto.

 "Dari hasil pemeriksaan tersebut penyidik POM TNI punya alat bukti yang cukup dan meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan sementara menetapkan tiga tersangka militer Marsma TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat akte komitmen PPK dalam pengadaan barang dan jasa, Letkol administrasi WW pejabat pemegang kas atau pekas, Pelda SS staf pekas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu," kata Gatot di KPK, Jakarta.

Menurut Gatot, pembelian helikopter tersebut menyebabkan potensi kerugian negara sekitar Rp 220 miliar. Sementara nilai kontrak pengadaan helikopter itu adalah Rp 738 miliar.

Menurut Gatot, Pom TNI dan KPK telah memeriksa 13 saksi. Rinciannya adalah 6 saksi dari unsur TNI dan tujuh orang dari unsur sipil.

Penyelidikan terkait pembelian helikopter tersebut dimulai sejak Januari 2017 melalui surat panglima TNI No Sprin 3000/xii/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang perintah membentuk tim investigasi pengadaan pembelian heli AW 101.

"Saya menyerahkan investigasi awal ke KSAU yang dilantik Januari 2017, dan dengan bekerja cepat maka pada 24 Februari 2017, KSAU mengirimkan hasil investigasi. Dari hasil investigasi KSAU semakin jelas, tetapi ada pelaku-pelaku karena korupsi konspirasi, dari ini maka bermodal investigasi KSAU," kata mantan Kasad itu.

Pembentukan tim investigasi tersebut karena keberadaan helikopter itu menimbulkan polemik.

Pembelian helikopter Agusta Westland pertama kali diungkap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Halaman
123
Editor: Ichsan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved