Breaking News:

Ini Tanggal Mulainya Penertiban KJA di Bendungan Ir H Juanda Jatiluhur

Penertiban peternakan ikan keramba jaring apung (KJA) di Bendungan Ir H Juanda Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta akan dimulai . . .

Penulis: Mega Nugraha | Editor: Dedy Herdiana
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Foto aerial rumah terapung tempat peternak keramba jaring apung (KJA) di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Minggu (25/12/2016). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

PURWAKARTA, TRIBUNJABAR.CO.ID - Penertiban peternakan ikan keramba jaring apung (KJA) di Bendungan Ir H Juanda Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta akan dimulai awal April. Hingga saat ini, tim gabungan yang terdiri dari Kodim 0619, Polres dan Pemkab Purwakarta serta Perum Jasa Tirta (PJT) II masih melakukan sosialisasi. Dandim 0619 Purwakarta Letnan Kolonel Infanteri Ari Maulana jadi Kepala Operasional penertiban KJA.

"Bendungan Jatiluhur tetap zero dengan dua tahap dan beberapa pertimbangan, kami rencanakan 24 Maret hingga 3 April sosialisasi pada peternak ikan KJA Jatiluhur. Lalu pada 3 April mulai penertiban KJA secara bertahap," ujar Ari di Gedung Negara Pemkab Purwakarta, Selasa (21/3) dalam rapat gabungan penertiban KJA. Hadir Wakil Bupati Purwakarta Dadan Koswara pada kesempatan itu.

Ari mengatakan, tindakan penertiban dilakukan untuk kemaslahatan bersama. Apalagi, bendungan itu membawa manfaat besar tidak hanya pada warga Purwakarta, melainkan bagi negara. Seperti diketahui, bendungan yang dibangun pada 1956 dan selesai pada 1959 hingga 1969 dengan dibantu ahli dari Perancis dan Italia. Presiden Soeharto meresmikan bendungan tersebut dan Presiden Soekarno yang pertama kali mencetuskan ide membuat bendungan.

"Komitmen kami akan menertibkan KJA yang pemiliknya dari luar Purwakarta. Kami melakukan ini untuk aspek keamanan karena bendungan ini aset vital nasional dan kami dari Kodim hadir untuk melindungan segenap bangsa lewat sistem pertahanan semesta," kata Ari

Pada kesempatan itu, Anggota DPRD Purwakarta dari Komisi II Asep Saepudin menambahkan bahwa penertiban KJA harus diikuti dengan pencabutan sejumlah regulasi yang sudah dibentuk oleh Pemkab Purwakarta agar tidak bertentangan secara ketentuan perundang-undangan.

"Saat ini ada Perda Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Izin Retriusi KJA yang masih berlaku. Jika penertiban tetap dilaksanakan, maka sebaiknya perda tersebut dicabut lebih dulu," katanya.

Ketua Paguyuban Pembudidaya Ikan (PPI) Jatiluhur Yana Setiawan menambahkan pihaknya setuju dengan penertiban KJA. Namun, menurutnya perlu ada pertimbangan banyak hal untuk melaksanakan hal itu. Ia juga meminta tim gabungan untuk melaksanakan sosialisasi penertiban KJA sebaik mungkin agar tidak ada salah tafsir dari para peternak ikan KJA.

"Salah satunya penertiban harus diprioritaskan untuk KJA yang rusak atau tidak produktif, catatan kami ada sekitar 100 kolam KJA yang rusak dan tidak produktif. Jadi, itu dulu yang harus ditertibkan," katanya.

Penertiban zero KJA dilaksanakan setelah Detasemen Khusus (Densus) Mabes Polri melumpuhkan sejumlah terduga teroris di bendungan yang menyuplai air bersih ke DKI Jakarta itu pada 2016. Bendungan itu juga menyuplai listrik sebesar 185 megawatt. (men)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved