Memasuki 2017, Anak-anak Indonesia Masih Rentan Jadi Korban Kekerasan

Hingga bulan November 2016, setidaknya terdapat 1.376 kasus anak dari berbagai jenis yang dilaporkan dan tertangani sejak 2010.

Cipta Permana
Narasumber Konferensi Pers Teropong Situasi Anak Indonesia di Tahun 2017, (Kiri ke kanan) Fajar Jasmin Sugandi (manajer komunikasi media dan Public Relations, Yayasan Sayangi Tunas Cilik/YSTC), Nia Kurnia Agustina M Naser (Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak /P2TPA Kabupaten Bandung),  Tata Sudrajat (Direktur Program Families First YSTC), Maman Koswara (Sekretaris P2TPA Kabupaten Bandung, dan DR dr Brian Sriprahastuti (Central Area Senior Manager YSTC) memberikan penjelasan materi di Hotel Santika, Jalan Sumatera, Bandung, Senin (30/1). 

BANDUNG,TRIBUNJABAR.CO.ID - Hingga awal tahun 2017, Sejumlah anak Indonesia ternyata masih dalam kondisi yang rentan sebagai korban atas berbagai perlakuan fisik dan psikologis yang berpotensi mengancan masa depan mereka.

Berdasarkan catatan dari sembilan Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) Kota/Kabupaten di empat provinsi, diantantarnya Jawa Barat, DI Yogyakarta, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga bulan November 2016, setidaknya terdapat 1.376 kasus anak dari berbagai jenis yang dilaporkan dan tertangani sejak 2010.

Dengan jumlah kasus tersebut, sebanyak 67,8% diantaranya merupakan anak yang diabaikan. Kasus-kasus yang menyangkut anak diabaikan tersebut dapat dikenali dengan diterlantarkan orang tuanya, putus sekolah, tidak memiliki akte kelahiran, atau pun ditempatkan di panti asuhan.

Para pelaku dari kekerasan anak tersebut sangat beragam, tetapi pada umumnya orang terdekat anak, mulai dari orang tua di rumah, kerabat hingga guru di sekolah, pengelola panti bahkan pengasuh anak yang beresiko mengabaikan anak.

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) Kabupaten Bandung, Nia Kurnia Agustina M Naser menyebut masalah kekerasan anak itu seperti gunung es yang tersembunyi. Dibutuhkan adanya penyadaran dan kemauan untuk  melapor untuk mengungkap kasus kekerasan pada anak, sehingga dapat di tentukan penanganan yang tepat bagi kasus tersebut.

"Penangannya harus melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan, dan menggunakan pendekatan yang lebih profesional, serta terintegratif dalam tanggung jawab dan kepentingan pemerintah," ujarnya kepada wartawan dalam kegiatan konferensi pers Teropong Situasi Anak Indonesia di Tahun 2017, di Hotel Santika, Jalan Sumatera, Bandung, Senin (30/1) (dd)

Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved