e-KTP dalam Pilkada

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Dedy Herdiana

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung 15 Februari 2017, tinggal sekitar 20 hari lagi.

Persoalan yang paling mendasar, yakni daftar pemilih tetap (DPT) ternyata masih muncul di sejumlah daerah, termasuk di Jawa Barat.

Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa pun langsung mengimbau kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, Pemkot Tasikmalaya, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, yang akan menggelar pilkada serentak, untuk segera menuntaskan sejumlah persoalan yang masih tersisa.

Disebutkan Iwa, di Kabupaten Bekasi ada 118.287 orang yang belum melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP).

Padahal, e-KTP menjadi syarat utama bagi masyarakat untuk bisa mencoblos. Iwa pun meminta Pemkab Bekasi mempercepat perekaman e-KTP serta memantau perekaman secara ketat agar perekaman tuntas sebelum pencoblosan, termasuk para camat untuk bersikap prokatif.

Masalah serupa juga ditemukan di Kota Tasikmalaya, yakni ada 928 orang yang belum melakukan perekaman data e-KTP.

Aturan tentang e-KTP yang menjadi syarat utama bagi pemilih ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan Undang-undang Nomor 10/2016 yang dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 8/2016, tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 4/2015, tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota, terutama pasal 4 ayat (2) poin d.

Tujuannya tentu agar validitas pemilih bisa dipertanggungjawabkan melalui identitas tunggal, e-KTP.

Untuk menganstispasi warga yang mendapatkan e-KTP, KPU pun mengeluarkan surat edaran KPU Nomor 506/KPU/IX/2016 perihal Daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2017, yang menerangkan syarat warga negara yang berhak terdaftar sebagai pemilih adalah, yang memiliki e-KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang menerangkan bahwa pemilih adalah warga daerah setempat yang ada dalam database kependudukan.