Breaking News:

BREAKINGNEWS: Minta Buktikan Tantangan, Ratusan Pemilik Jaring Apung Geruduk Kantor Kecamatan

Ratusan pemilik Keramba Jaring Apung (KJA) Bendungan Ir H Juanda, Jatiluhur menggeruduk kantor Kecamatan Jatiluhur

Penulis: Mega Nugraha | Editor: Ferri Amiril Mukminin
tribunjabar/mega nugraha
Ratusan pemilik Keramba Jaring Apung (KJA) Bendungan Ir H Juanda, Jatiluhur menggeruduk kantor Kecamatan Jatiluhur, Rabu (18/1/2017). Mereka menolak kebijakan sapu bersih KJA di Jatiluhur yang dikeluarkan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi bersama Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur. 

PURWAKARTA, TRIBUNJABAR.CO.ID - Ratusan pemilik Keramba Jaring Apung (KJA) Bendungan Ir H Juanda, Jatiluhur menggeruduk kantor Kecamatan Jatiluhur, Rabu (18/1/2017). Mereka menolak kebijakan sapu bersih KJA di Jatiluhur yang dikeluarkan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi bersama Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur.

Kedatangan mereka setelah sebelumnya berusaha menemui bupati namun selalu gagal karena menurut mereka harus prosedural, melalui aparat kecamatan.

"Tapi pada intinya, kami menolak penggusuran total KJA di Bendungan Jatiluhur. Kalau ada pembenahan baru setuju. Kan kemarin-kemarn juga sudah ada penertiban KJA, kenapa sekarang KJA harus di zero kan," ujar Ketua Paguyuban Petani Ikan (PPI) KJA Jatiluhur Yana Supriatna usai aksi.

Selama ini PJT II dan Pemkab Purwakarta serta banyak kalangan menilai bahwa pakan KJA merusak kondisi air yang berimbas pada korosifnya turbin karena tingginya kimia H2S dari pakan yang digunakan para petani KJA. Seperti diketahui, air Jatiluhur digunakan bahan baku air bersih warga DKI Jakarta.

"Pertanyaannya apakah kondisi itu sudah bikin orang Jakarta mati karena meminum air dari bahan baku dari Jatiluhur, apa sudah menjebol bendungan," ujar H Aman (45) peserta aksi yang juga pengusaha KJA.

Organisasi petani KJA ini pun mengaku akan menghadirkan tim ahli dari ITB hingga Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk mengkaji kembali soal dampak pakan KJA. "Kami akan tantang lagi dengan mengundang tim ahli, untuk buktikan lagi apa itu benar," ujarnya.

Menurutnya, bupati tidak bijak dengan mengeluarkan kebijakan sapu bersih petani KJA. Apalagi, aktifitas KJA ini melibatkan banyak hal seperti aktifitas bongkar muat hingga warung-warung jajanan.

"Ini tidak perhatikan dampak sosial dari penghapusan KJA. Apalagi, aktifitas ekonomi di KJA ini mencapai Rp 2 miliar," ujarnya.(men)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved