Jelang Kenaikan Tarif PNBP, Masyarakat Membludak di Samsat Kiaracondong

Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Jabar wilayah Kota Bandung III atau Samsat Kiaracondong dipenuhi . . .

Jelang Kenaikan Tarif PNBP, Masyarakat Membludak di Samsat Kiaracondong
TRIBUN JABAR/TEUKU MUH GUCI S
Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jabar wilayah Kota Bandung III atau Samsat Kiaracondong dipenuhi masyarakat yang ingin mengurus pajak kendaraan bermotor, Rabu (4/1/2017). Mereka berbondong-bondong mengurus pajak kendaraan bermotor menjelang berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2016 pada 6 Januari 2017. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar Teuku Muh Guci S

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jabar wilayah Kota Bandung III atau Samsat Kiaracondong dipenuhi masyarakat yang ingin mengurus pajak kendaraan bermotor, Rabu (4/1/2017).

Mereka berbondong-bondong mengurus pajak kendaraan bermotor menjelang berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2016 pada 6 Januari 2017.

Pantauan Tribun, antrean panjang terlihat di setiap loket kantor yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Hampir semua ruang tunggu dipenuhi masyarakat yang ingin mengurus pajak kendaraan.

Saepul Rohman (42), warga Jalan Senam Indah 3 nomor 11 A, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, mengaku datang ke kantor Dispenda Jabar wilayah Kota Bandung III sejak pukul 08.00 WIB. Ia mengaku akan mengurus pajak kendaraannya yang akan jatuh tempo pada Februari nanti.

"Karena mau ada kenaikan tarif, makanya saya mengurus sekarang. Takutnya kalau sudah ada perubahan tarif, biaya mengurus pajak jadi mahal," kata Saepul ketika berbincang dengan Tribun.

Saepul mengaku sudah mengetahui akan ada kenaikan tarif dalam mengurus pajak kendaraan bermotor pada akhir tahun 2016. Ia mengetahuinya setelah membaca surat pemberitahuan adanya perubahan tarif di kantor Dispenda Jabar wilayah Kota Bandung III.

"Waktu itu saya tahu ketika ambil BKPB motor, kaget juga, karena perubahan tarifnya itu ada kenaikan sampai tiga kali lipat. Apalagi ini tanpa ada sosialiasi terlebih dulu," ujar Saepul.

Saepul mengaku keberatan dengan kenaikan tarif pajak penerimaan bukan pajak (PNBP) sesuai PP 60 tahun 2016. Sebab dalam PP tersebut, tidak ada perbedaan besaran tarif kendaraan bermotor keluaran lama dengan kendaraan bermotor keluaran baru.

"Secara pribadi, harusnya ada perbedaan besaran tarif. Apalagi mobil saya keluaran lama, tentunya harga jualnya kan tidak seperti mobil keluaran baru. Harusnya besaran tarif disamaratakan untuk kendaraan bermotor keluaran baru saja," kata Saepul.

Halaman
12
Penulis: cis
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved