SOROT: Pungli

Pungli sebetulnya diakui atau tidak sudah ada sejak dulu. Bahkan Wikipedi Indonesia menyebut tindakan tak terpuji ini disebut hal jamak

SOROT: Pungli
TRIBUN JABAR
Januar Pribadi H, Wartawan Tribun.

Oleh Januar P Hamel
Wartawan Tribun

PUNGLI alias pungutan liar kembali banyak diperbincangkan setelah sejumlah pegawai Kementerian Perhubungan ditangkap polisi karena diduga menerima suap terkait izin perkapalan, Selasa (11/10).

Penangkapan ini mendapatkan perhatian dari Presidan RI Joko Widodo (Jokowi) yang langsung mendatangi tempat kejadian. Jokowi di hadapan wartawan mengatakan, "Kepada seluruh instansi, lembaga, mulai sekarang hentikan yang namanya pungli, terutama terkait pelayanan kepada rakyat."

Lantas semuanya menyambut dengan antusias "perintah" dari Jokowi itu. Di tingkat provinsi hingga kota, dan kabupaten, pemerintahan langsung membentuk tim saber pungli atau tim sapu bersih pungli.

Di Jawa Barat tim ini dikukuhkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), Kamis (17/11). Tim ini berkomitmen memberantas pungli di lingkungan Provinsi Jawa Barat dan melibatkan seluruh unsur Muspida Jawa Barat, seperti Ketua DPRD Jabar, Kapolda Jabar, Kajati Jabar, Pangdam Siliwangi, dan Kepala Pengadilan Tinggi Jabar.

Kota Bandung pun sudah membentuk tim tersebut. Bahkan tim ini langsung dipimpin Wali Kota M Ridwan Kamil. Kang Emil, sebutan Ridwan Kamil, mengaku ingin membabat habis dengan regulasi, contohnya perizinan manual dengan online.

"Pemberantasan ini solusinya dua, yakni ada bentuknya penyelidikan operasi tangkap tangan (OTT) dan sifatnya pencegahan," katanya kepada wartawan, Selasa (29/11).

Sebelum adanya tim saber pungli, pun Emil mengaku telah memberantas dan mengubah prosedur dengan menghilangkan pertemuan atau kontak antara warga dan petugas, agar tidak ada proses tawar menawar.

Pungli sebetulnya diakui atau tidak sudah ada sejak dulu. Bahkan Wikipedi Indonesia menyebut tindakan tak terpuji ini disebut hal jamak terjadi di negeri ini. Disebutkan pula para pelakunya biasanya para pejabat atau aparat.

Laman yang sama mengutip hasil studi dari Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan United State Agency for International Development (USAID) pada 2004. Hasil penelitian itu menyebut biaya pungli yang dikeluarkan para pengusaha di sektor industri manufaktur berorientasi ekspor, pertahunnya bisa mencapai Rp 3 triliun.

Angka itu bukan sebuah yang mustahil karena barang bukti yang disita di Kementerian Perhubungan pun mencapai puluhan juta. Kalau diakumulasikan, kata Kapolri Tito Karnavian, bisa mencapai miliaran rupiah. Tito menyebut pungli di Kementerian Perbungan ini ternyata sudah lama terjadi.

Modus operandi yang dilakukan oknum PNS tersebut memperlambat birokrasi pelayanan kepada pemohon. Masyarakat yang ingin cepat mendapatkan pelayanan terpaksa memberikan sejumlah uang kepada oknum tersebut.
Pungli memang ibarat jalur cepat birokrasi. Meski sudah lama ada, tidak ada kata terlambat untuk mengikis "kebiasaan" buruk ini. (*)

Penulis: Januar Pribadi Hamel
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved