Politik Uang Tasik

GENDERANG Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kota Tasikmalaya yang akan digelar pada 15 Februari 2017 kian ramai terdengar.

Politik Uang Tasik
DOKUMENTASI TRIBUN JABAR
Dedy Herdiana, Wartawan Tribun Jabar 

GENDERANG Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kota Tasikmalaya yang akan digelar pada 15 Februari 2017 kian ramai terdengar. Persaingan langkah kerja dari setiap pasangan calon yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah pun semakin menghangat.

Daerah yang kerap disebut Kota Santri ini memiliki tiga pasangan calon pemimpin dan wakilnya. Pasangan nomor urut 1 adalah Dicky Candranegara-Denny Romdony yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Bulan Bintang. Nomor urut 2 adalah Budi Budiman-Muhammad Yusuf yang diusung Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasional Demokrat. Dan nomor urut 3 adalah Dede Sudrajat-Asep Hidayat yang diusung Partai Gerindra, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional.
Persaingan terasa semakin memanas sejak dimulai masa kampanye sejak 25 Oktober. Masa kampanye akan berakhir 5 Desember 2016. Terlebih ketika isu politik uang berembus, para pendukung setiap pasangan calon pun ramai membentuk tim pemantau antipolitik uang. Tim pasangan nomor 1 menjadi pihak yang lebih dulu mengumumkan tentang pembentukan Satuan Tugas Anti-Politik Uang (SAPU) yang akan bekerja secara diam-diam di 10 kecamatan, di wilayah kota, pada Selasa (22/11).

Kamis (24/11), sesuai laporan wartawan Tribun Jabar, tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2 menugaskan 2.070 orang untuk mengawal elektabilitas dan mengawasi tahapan pilkada dari ancaman politik uang.
Uniknya kehebohan isu politik uang itu muncul dari pasangan calon nomor urut 3 yang pada Kamis (24/11) memenuhi panggilan Panitia Pengawas Pilkada. Panwas mendapat informasi bahwa pasangan ini menjanjikan memberi bantuan Rp 10 juta untuk sebuah masjid di Kecamatan Cipedes.

Padahal sebelum kabar politik uang mencuat, Dede melakukan silaturahmi dengan wartawan media cetak dan elektronik. Dalam acara itu ia banyak menerima masukan dari wartawan tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Mulai dari banyaknya dugaan adanya pungli di berbagai pengurusan perizinan serta masalah kelestarian bukit-bukit yang nyaris habis akibat kegiatan galian C. Bahkan saat itu Dede menyatakan akan bekerja penuh tanggung jawab jika terpilih nanti.
Menyikapi kondisi seperti ini tentu diperlukan kerja ekstra dari para anggota KPU, panitia pemilihan di setiap kecamatan dan kelurahan, serta Panwas agar pelaksanaan tahapan Pilkada serentak di Kota Tasikmalaya berjalan aman, jujur, dan, demokratis. Politik uang jelas harus benar-benar dicegah.

Untuk lebih menjaga kualitas proses Pilkada, tentu keterlibatan masyarakat Kota Tasikmalaya pun sangat diperlukan. KPU Kota Tasikmalaya melansir jumlah pemilih sekitar 500 ribuan orang.

Nah, untuk memilih siapa yang paling pantas memimpin Kota Tasikmalaya, tentu masyarakat Kota Tasikmalaya sendiri yang lebih banyak tahu tentang rekam jejak masing- masing pasangan calon.

Rekam jejak merupakan landasan yang penting untuk menentukan pilihan dalam memilih calon pemimpin. Janji-janji yang biasa tertuang dalam visi misi setiap calon tidak bisa menjadi landasan yang utama. Bahkan tak sedikit janji-janji para pasangan calon pemimpin tidak bisa dilaksanakan saat pasangan calon itu terpilih menjadi pemimpin.
Semoga pesta demokrasi di Kota Santri ini berlangsung aman, damai, jujur, adil, dan demokratis. (*)

Penulis: Dedy Herdiana
Editor: Ferri Amiril Mukminin
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved