Buruh Desak Pemkab Purwakarta Bertemu Pengusaha Bahas Kenaikan Upah 15 Persen

PURWAKARTA,TRIBUNJABAR.CO.ID - Buruh Purwakarta mengajukan kenaikan 15 persen dari upah masing-masing kelompok jenis usaha (KJU) untuk upah buruh 2017. Hanya saja, PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan hanya mengakomodir kenaikan upah sebesar 8.25 persen dari upah minimum kabupaten (UMK) Purwakarta yang berlaku saat ini yakni Rp 2.927.000.

Ketua Pimpinan Serikat Pekerja Otomotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesa (FSPMI) Ade Supyani saat menggelar aksi unjuk rasa di kawasan industri Bukit Indah City (BIC) Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, Kamis (17/11) mengatakan, pihaknya mendorong Pemkab Purwakarta untuk menggelar pertemuan dengan pengusaha.

"Agar ada kesepakatan dengan buruh, pemerintah dan pengusaha soal kenaikan UMK Purwakarta 15 persen dari setiap KJU," ujar Ade.

Menurutnya, kalaupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta merekomendasikan UMK Purwakarta 2017 mengalami kenaikan 15 persen ke Gubernur Jawa Barat (Jabar), maka angka itu akan dipangkas.

"Kecuali jika sudah ada kesepakatan antara kami dari buruh, pengusaha dan pemerintah. Karenanya, kami mendesak Pemkab Purwakarta untuk menggelar pertemuan membahas ini," ujar Ade.

Pada penetapan UMK 2016 terbagi dalam empat KJU. KJU 1 yang terdiri dari industri cat skala besar, alat kesehatan digital, welding electroda, injection moulding sebesar Rp 3.355.000.

KJU 2 yakni industri rayon, viscose dan industri kemasan skala besar Rp 3.680.000.
Untuk KJU 3 yang terdiri dari industri komponen otomotif, makanan dan minuman skala besar yakni Rp 3.910.000. Kemudian untuk KJU 4 untuk industri otomotif Rp 4 juta. Adapun untuk buruh industri garmen, boneka, topi, pakaian kulit dan alas kaki mencapai Rp 2.352.650.

"Untuk 2017, kami berharap ada kenaikan untuk semua KJU termasuk garmen sebesar 15 persen," ujarnya.(men)