Siswa SMAN 9 Bandung Minta Ridwan Kamil Cabut Pemberhentian Kepsek

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Ratusan siswa SMAN 9 Bandung berunjuk rasa di depan halaman sekolah mereka, Jalan Suparmin, Kota Bandung, Rabu (26/10) kemarin. Mereka menuntut Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil segera mencabut surat rekomendasi pemberhentian kepala SMAN 9 Bandung, Agus Setya Mulyadi kepada Gubernur Jawa Barat atas dugaan pungutan liar saat masa penerimaan siswa tahun ajaran baru.

Dalam aksinya yang dilakukan saat jam istirahat sekolah, para siswa tersebut membawa berbagai atribut berupa pamflet, poster, dan spanduk yang berisikan dukungan kepada kepala sekolah mereka.

"Kepada yang terhormat Bapak Ridwan Kamil, kami siswa siswi SMAN 9 Bandung menolak pemberhentian kepala sekolah kami, dan apabila memang benar adanya sekolah kami salah atau melakukan pungli seperti yang dituduhkan, kami mohon agar hal tersebut dibuktikan dengan aturan prosedur yang berlaku.

Jangan diumbar ke media, karena hal tersebut bukan hanya mencoreng nama kepala sekolah kami, tapi juga seluruh almamater SMAN 9 Bandung," ujar T.M Aslam Rizal, siswa kelas XII IPS, saat berorasi di hadapan wartawan di halaman sekolah SMAN 9 Bandung.

Aslam Rizal menambahkan, bahwa tuduhan yang dilayangkan oleh Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil telah salah sasaran dan hal tersebut membuat sakit hati seluruh elemen sekolah.

Menurut Aslam Rizal, sosok kepala sekolah yang baru menjabat selama tujuh bulan tersebut telah membuat berbagai kemajuan di dalam sekolah. Selain terkait infrastuktur bangunan sekolah, berbagai kebijakan kepala sekolah juga dirasa telah membanggakan nama sekolah tersebut.

"Maka dari itu kami selaku siswa/siswi SMAN 9 Bandung akan terus memberikan dukungan kepada Pak Agus untuk memperoleh keadilan," ujarnya.

Kepala SMAN 9 Bandung, Agus Setya Mulyadi mengaku sangat kaget dan bangga terhadap yang dilakukan oleh para siswanya tersebut. Karena menurutnya aksi tersebut dilakukan secara spontan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Disinggung mengenai rencananya menuntut keadilan, Agus mengungkapkan akan terus berjuang menuntut haknya sebagai warga negara yang taat akan hukum, yang dapat membela harkat dan martabatnya untuk mendapatkan keadilan.

Menurutnya sanksi yang dilayangkan oleh sang wali kota tidak sesuai dengan sanksi pemerintah nomor 53 tahun 2010, tentang pemberian sanksi disiplin kepada pegawai negeri sipil.

"Karena saya merasa ada kesalahan prosedur pemeberian sanksi ini, maka saya belum menandatangani persetujuan surat tersebut, dan saya akan terus memperjuangkan hak saya," ujarnya. (dd)