SOROT

Membersihkan dengan Sapu Kotor

Setelah peristiwa yang terjadi Selasa (11/10) itu, banyak berita-berita berkenaan pungli di mana- mana.

Membersihkan dengan Sapu Kotor
dok Tribun
Sugiri

OLeh Sugiri U. A
Wartawan Tribun

DEMAM operasi tangkap tangan (OTT) sedang melanda Indonesia. Semua diawali di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, yang dipimpin Kapolri Tito Karnavian. Bukan hanya Tito, Presiden Joko Widodo juga hadir di lokasi.

Banyak yang mencibir kehadiran Jokowi di sana. Anggota DPR RI, Fahri Hamzah, menganggap itu bukan skala presiden karena hasilnya tak terlalu besar. Namun, Jokowi membalasnya, bahwa nilai Rp 10 ribu juga akan diurusnya karena terjadi dari Sabang sampai Merauke. Banyak yang tak setuju ucapan Fahri. Mereka beranggapan, kedatangan Jokowi ke Kemenhub adalah wujud keseriusan pemerintah atas masalah yang terus-menerus ada. Masyarakat yang menjadi korban atas pungutan liar (pungli) di kantor-kantor pemerintahan baik dari level kecil sampai besar.

Setelah peristiwa yang terjadi Selasa (11/10) itu, banyak berita-berita berkenaan pungli di mana- mana. Selain tentang kasus serupa, juga ada kantung-kantung pungli yang memilih tiarap. Sentra- sentra untuk mengurus perizinan menjadi sepi.

Tapi di tengah suasana melandai, dentuman keras terjadi di wilayah Polrestabes Kota Bandung. Petugas dari Direktorat Profesi dan Pengamanan Polda Jabar menangkap Ajun Komisaris Polisi AM di Markas Polisi Sektor Bandung Kidul, Selasa (18/10) malam. AM merupakan Kepala Unit Reserse Kriminal di Polsek Bandung Kidul.

OTT itu tentu membuka mata semua orang bahwa sapu yang dipakai untuk membersihkan sampah itu masih kotor. Bukan ingin menggeneralisasi, namun masih banyak AM-AM lain di wilayah kepolisian di Bumi Pertiwi ini. Sudah menjadi rahasia umum kalau nama korps polisi sebenarnya tidak terlalu bagus di tengah masyarakat. Usaha untuk memperbaiki selalu dilakukan meski hasilnya tak terlalu signifikan. Tertangkapnya AM menjelaskan itu.

Maka, tidak heran kalau muncul suara miring tentang keefektifan satuan petugas (satgas) pemberantasan pungli yang dibentuk pemerintah. Alasannya, pihak kepolisian yang memimpin satgas itu masih sarat dengan pungli. Wadah-wadah yang bisa dijadikan pungli di antaranya adalah razia kendaraan bermotor, tempat-tempat hiburan, pengurusan surat keterangan catatan kepolisian, pembuatan surat izin mengemudi, dan terhadap kendaraan-kendaraan bermuatan berat di jalan. Tanyakan pada sopir mobil-mobil pengangkut barang yang melewati Jalan Lintas Sumatra untuk mengetahui berapa titik pungli dan besaran yang harus diberikan.

Munculnya pungli melewati beberapa jalan. Di antaranya karena masyarakat merasa dipersulit dalam mengurus sesuatu yang mendesak atau memerlukan waktu lama. Atau yang seharusnya bisa cepat selesai tapi dipersulit. Dengan alasan tidak ingin bertele-tele, mengeluarkan uang sebagai pelicinnya menjadi hal yang lumrah.

Satu solusi untuk menghilangkan pungli, seharusnya memang menghindarkan tatap muka antara pemberi dengan yang diberi. Walau tetap ada potensi ke arah sana. Layanan online mungkin bisa jadi jalan terbaik meski tidak serta-merta menghilangkan pungli.

Semoga saja, yang dilakukan Jokowi menjadi momen yang pas untuk memperbaiki citra institusi atau sektor-sektor yang selama ini sangat kental dengan noda pungli. Bukan hanya sebulan, tapi selamanya karena pungli seharusnya memang tak pernah ada meski masyarakat punya jiwa sosial tinggi untuk memberi.(*)

Penulis: Sugiri
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved