Breaking News:

Bencana di Garut

Dana Cadangan Bencana Pemprov Jabar Masih Utuh

Menurutnya, dana cadangan tersebut akan digunakan untuk mitigasi bencana dan penanganan yang . . .

Penulis: M Zezen Zainal Muttaqin | Editor: Dedy Herdiana
ISTIMEWA
ILUSTRASI: Drone milik Basarnas digunakan untuk mempermudah pencarian korban banjir bandang Garut di Waduk Jatigede, Rabu (28/9/2016). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Zezen Zainal M

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Dana cadangan tanggap darurat bencana yang dialokasikan Pemprov Jabar pada APBD Perubahan 2016 sebesar Rp 10 miliar masih utuh alias belum digunakan. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan dana tersebut baru akan digunakan bila pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki lagi anggaran untuk penanganan bencana.

"Belum dipakai. Yang tanggap darurat masing-masing kabupaten/kota punya juga. Dana tambahan 77 akan dipakai kalau diperlukan," kata Heryawan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Bandung, Rabu (5/10).

Menurutnya, dana cadangan tersebut akan digunakan untuk mitigasi bencana dan penanganan yang bersifat cepat dan mendesak. Sedangkan untuk dana pascabencana di Garut dan Sumedang, pihaknya telah menyalurkan sebesar Rp 10 miliar, yakni untuk Garut Rp 6,5 miliar dan Sumedang Rp 3,5 miliar.

Dana yang telah diberikan Pemprov tersebut, kata dia, diantaranya digunakan untuk pembelian alat kesehatan rumah sakit umum daerah (RSUD) dr Slamet Garut. Selain itu, digunakan juga untuk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terkena bencana.

Kepala BPBD Jabar, Haryadi Wargadibrata mengatakan saat ini, yang menjadi fokus perhatian Pemprov Jabar adalah rehabilitasi untuk menormalkan kembali kehidupan masyarakat. "Bagaimana memperlakukan manusia yang terkena dampak agar siap untuk mengarungi kehidupan," katanya.

Selain itu, kata Haryadi, pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi ini, pihaknya bersama BPBD kabupaten melakukan penghitungan terhadap berbagai kerugian masyarakat untuk selanjutnya dilaporkan ke pemerintah pusat. "Kita ajukan ke pusat. Kita hanya sebatas menghitung, kita memfasilitasi kabupaten/kota," katanya.

Pendataan warga beserta kerugian harta bendanya menjadi dasar penyaluran dana dari pemerintah untuk proses rekonstruksi dan rehabilitasi ini. Ia berharap proses inventarisasi tersebut bisa rampung paling lambat dalam dua pekan.

Pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi ini belum sampai pada tahap penggantian rumah oleh pemerintah sehingga pihaknya pun belum mengetahui total kerugian akibat bencana tersebut. "Bukan mempersulit, memang kondisinya seperti itu. Ada rumus (penghitungan), rumah panggung (dihitungnya) dipisah, rumah tembok dipisah," katanya.

Gubernur Aher mengatakan, hasil inventarisasi ini akan ditetapkan oleh bupati setempat untuk selanjutnya dilaporkan ke pemerintah pusat. Hasil laporan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam menyalurkan dana ganti rugi.

Lebih lanjut gubernur mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bencana mengingat kondisi cuaca yang masih seperti saat ini. Cuaca saat ini, sebutnya, tergolong ekstrem.

"Masyarakat terutama yang tinggal di daerah rawan bencana harus ekstra waspada. Ketika ada gejala, ada kekhawatiran, bisa dipicu angin, cuaca, hujan, segera menyelamatkan diri. Segera evekuasi keluarga," kata Aher sapaan akrab gubernur.

Haryadi menambahkan perbaikan kawasan hulu daerah aliran sungai tak bisa ditawar lagi untuk mencegah terjadinya bencana seperti longsor dan banjir bandang seperti yang terjadi di Garut dan Sumedang beberapa waktu lalu. Pemprov melalui samsat khususnya, menurutnya, tengah memetakan daerah-daerah yang rusak agar bisa dibenahi dengan cepat. (Zam)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved