SOROT

Ngangkot

Soal kemacetan yang parah di kota-kota besar di Pulau Jawa memang menuntut setiap pemerintah kota menyediakan tranportasi publik yang aman, nyaman

Ngangkot
TRIBUN JABAR
Adityas Annas Azhari, Wartawan Tribun. 

Oleh ADITYAS A A
Wartawan Tribun

WALI Kota Bandung Ridwan Kamil meluncurkan program Jumat Ngangkot pada Kamis (18/8). Gerakan ini bertujuan mengurangi (bukan menghilangkan) kemacetan di Bandung, yang kian parah. Menurut pria yang akrab disapa Kang Emil itu, persoalan kemacetan tak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan kepolisian. Dengan kondisi lalu lintas yang padat saat ini perlu ada gerakan masif untuk menggiring masyarakat agar mau menggunakan transportasi umum.
Gerakan Jumat Ngangkot memang baru langkah awal membenahi tranportasi publik. Kang Emil pasti tetap memimpikan Bandung yang memiliki monorel, cable car, dan sarana transportasi publik lainnya.

Soal kemacetan yang parah di kota-kota besar di Pulau Jawa memang menuntut setiap pemerintah kota menyediakan tranportasi publik yang aman, nyaman, terjangkau ongkosnya, dan terintegrasi dengan sarana publik lainnya. Sayangnya dalam hal itu negeri ini ketinggalan jauh, sangat tertinggal dibandingkan negeri-negeri tetangga.

Jakarta, mungkin bisa jadi contoh dalam upaya mengejar ketertinggalan itu. Pembangunan mass rapid transit (MRT) sepanjang 110,8 km koridor selatan-utara (Lebak Bulus-Kampung Bandan) sedang dikerjakan dan ditargetkan selesai tahun 2018. Jakarta juga telah membuat koridor- koridor khusus untuk bus transjakarta, demikian juga sistem kereta api commuter line di Jabodetabek disempurnakan. Belum lagi pelarangan sepeda motor di Jalan Sudirman-Thamrin. Ini semua untuk menyokong kelancaran pergerakan sekitar 15 juta jiwa warga ibu kota dan sekitarnya itu.

Jakarta jelas mengejar ketertinggalan dari ibu kota-ibu kota dunia yang telah sukses membuat warganya memilih transportasi massal dibanding kendaraan pribadi. Lihatlah bagaimana kota- kota terdekat seperti Singapura, Kuala Lumpur, dan Bangkok yang telah membuat transportasi massal berbasis rel dan jalan raya yang membuat warganya nyaman. Apalagi jika melihat Tokyo yang memiliki transportasi massal terpadu hingga ke setiap penjuru kota.

Melihat kota-kota negeri tetangga, ternyata kenyamanan dan keamanan transportasi massal itu terwujud jika, pertama, transportasi itu berjalan di jalur sendiri (jalur khusus) tidak bercampur baur dengan tranportasi pribadi. Kedua, memiliki tempat pemberhentian khusus, bukan di sembarang tempat. Ketiga, sistem ongkos yang mudah, tranparan, dan terjangkau. Keempat, kapasitas angkut yang diperhitungkan secara tepat. Kelima, frekuensi datang dan pergi transportasi massal harus jelas dan tepat waktu, dan keenam, di era "hijau" ini maka transportasi massal harus dibuat hemat energi sekaligus ramah lingkungan.

Untuk mewujudkan keenam syarat itu tentu bukan hal mudah. Pemkot Bandung dengan segala daya upaya harus mampu membuat warga meninggalkan kendaraan pribadi dan memilih transportasi massal. Seperti halnya di negara-negara maju, pejabat juga harus digiring naik transportasi massal dari pada membuat gaduh di jalan raya dengan sirine-sirine pengawalan. Warga pun bakal menjadi lebih dekat dengan pejabat karena naik kendaraan yang sama.
Semua itu perlu kerja keras dan kerja cerdas. Nah, saat ini Kota Bandung punya potensi angkot yang banyak dengan berbagai jurusan. Bisakah Pemkot memaksa angkot-angkot itu tertib dengan menyediakan jalur sendiri plus wajib berhenti di halte? Kalo itu bisa terwujud mungkin banyak yang memilih ngangkot. (*)

Penulis: Adityas Annas Azhari
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved