Jajanan Kontroversial

Kepala BBPOM Bandung Abdul Rahim: Makanan Ringan Bikini, Diduga Melanggar UU Pangan

BBPOM Bandung belum menetapkan status TW yang menjual makanan ringan bermerk Bikini.

Penulis: cis | Editor: Dicky Fadiar Djuhud
TRIBUN JABAR / TEUKU MUH GUCI SYAIFUDIN
TIDAK TERTERA -- Pada kemasan jajanan kontroversial Bikini ini tidak tertera nama dan alamat produsen, tanggal produksi, kadaluarsa, izin edar, dan kelengkapan lainnya yang wajib dicantumkan. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar Teuku Muh Guci S

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung belum menetapkan status TW yang menjual makanan ringan bermerk Bikini (bihun kekinian). BBPOM Bandung melakukan gelar perkara sebelum mengenakan pasal kepada TW.

Kepala BBPOM Bandung, Abdul Rahim, mengatakan, sejauh ini TW diduga melanggar UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Sebab produk makanan ringan buatan TW itu tidak memiliki izin edar.

"Ancamannya dua tahun penjara atau denda paling banyak Rp 4 miliar rupiah," kata Abdul kepada wartawan di kantor BBPOM Bandung, Jalan dr Djundjunan, Kota Bandung, Sabtu

Selain itu, kata Abdul, TW diduga melanggar peraturan pemerintah (PP) nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan.

Menurutnya, pada kemasan jajanan kontroversial Bikini ini tidak tertera nama dan alamat produsen, tanggal produksi, kadaluarsa, izin edar, dan kelengkapan lainnya yang wajib dicantumkan.

"Selain itu gambar kemasan itu tidak boleh mengandung unsur Sara, pornografi, dan ketentuan lain yang diatur," kata Abdul.

Abdul mengatakan, pihaknya juga masih mendalami apakah produk makanan itu melanggar UU konsumen. Pihaknya juga akan melakukan uji laboratorium terkait dengan bahan makanan Bikini tersebut.

"Kami juga sita bahan baku untuk membuat makanan Bikini. Ada bumbu, bihun, alat masak dan lainnya," kata Abdul. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved