Dedi Kritik Panjangnya Aturan Birokrasi dan Lambannya Pelayanan kepada Mayarakat

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengkritik keras soal lambannya sistem birokrasi di Jawa Barat maupun di Indonesia. Dedi menyebut pemerintah lebih banyak terjebak dalam tataran administratif sehingga tugas utamanya untuk melayani kepentingan masyarakat terkesampingkan.

Ia menilai sistem pemerintahan di negeri ini kurang memberikan ruang pada kolektivitas dan gotong royong. Menurutnya, semua ditekankan dalam tataran administratif mulai dari berbagai aturan paling tinggi, seperti keppres hingga peraturan daerah (perda) atau peraturan bupati/walikota. Akibatnya, banyak hal teknis yang harusnya dikerjakan dengan cepat, malah terhambat oleh panjangnya sistem birokrasi dan aturan yang harus dilalui.

"Karena birokrasi di kita terlalu panjang, 70 persen anggaran negara habis untuk urusan administratif. Selain itu, untuk pelayanan publik lamanya luar biasa. Bikin jalan lama, bangun apa-apa untuk keperluan masyarakat lama. Hari ini saya perlu sampaikan kritik tajam saya ini," beber Dedi Mulyadi saat memberikan sambutan dan orasi politik pada acara Musda Kosgoro 1957 di Hotel Horison Bandung, Kamis (4/8).

Dedi juga melayangkan kritik bagi pemerintah daerah yang hanya mementingkan aspek administratif dengan sekuat tenaga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mengesampingkan kesejahteraan rakyatnya.

"Banyak daerah yang hanya puas dapat WTP. Tapi menurut Ketua BPK, ada daerah yang berulangkali dapat WTP dari BPK, tapi rakyatnya masih tetap miskin. Ngapain kaya gitu," tandas dedi.

Menurutnya, sistem birokrasi panjang dan berbelit di negeri ini sudah sepatutnya dipangkas sebanyak-banyaknya sehingga alur birokrasi menjadi semakin pendek dan cepat. Dengan begitu, kata dia, pemerintah pun tidak lagi terjebak dalam tataran birokrasi dan administratif, namun lebih fokus pada upaya membangunpembangunan bagi masyarakat.

"Makanya saya setuju dengan apa yang dilakukan Presiden Jokowi yang memangkas berbagai peraturan yang menghambat dan bikin lamban. Meman butuh pemimpin yang berani, pemimpin yang bernyali," ujarnya. (Zam)