Dirjen Multilateral Akui Bandung Kota Ramah HAM

Laporan Muhamad Nandri Prilatama

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Masalah HAM (Hak Asasi Manusia) memang selalu saja menjadi permasalahan yang selalu muncul dalam setiap wilayah atau negara.

Setiap empat tahun sekali, Dewan HAM PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) melakukan rapat koordinasi penyusunan laporan nasional Indonesia terkait HAM, Senin (1/8/2016) di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung.

Duta besar Direktur Jenderal Multilateral, Hasan Kleib, mengungkapkan kegiatan tersebut sebagai rutinitas empat tahunan guna membahas kemajuan dalam bidang HAM dari semua negara.

"Pada 2012, kami memperoleh rekomendasi juga perbaikan. Kemudian untuk 2017 kami adakan kickoff-nya di Kota Bandung, karena Kota Bandung satu-satunya pionir human right city (ramah HAM, Red)," katanya di Gedung Merdeka.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bandung, M Ridwan Kamil, menegaskan bahwa masalah HAM itu dinamis, sebab kata pria yang disapa Emil ini, ada masyarakatnya siap tetapi peraturannya tidak siap, serta ada juga peraturan siap tetapi masyarakatnya tidak siap.

"Di Kota Bandung ini, kami ingin membuat sistem yang masyarakatnya siap dan peraturannya siap. Jadi, kami peraturan sudah siap dengan sudah adanya audit HAM di kelurahan-kelurahan," ucap Emil. (*)