Unjukrasa

Sepuluh Tahun Terakhir Wagubnya Seniman, Kesenian dan Kebudayaan di Jabar Tak Diperhatikan

Ketidakpeduliannya pemerintah Provinsi Jabar terhadap kesenian dan kebudayaan itu membuat ekosistemnya berkurang.

Penulis: cis | Editor: Dedy Herdiana
TRIBUN JABAR / TEUKU MUH GUCI SYAIFUDIN
AKSI BULIGIR -- Sejumlah seniman dan budayawan Jawa Barat melakukan aksi buligir dengan berjalan kaki, Minggu (31/7/2016) pagi. Mereka berjalan kaki dari Jalan Ir Juanda sampai Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK), Jalan Naripan, Kota Bandung. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Teuku Muh Guci S

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID – Seniman dan budayawan Jawa Barat mempertanyakan keseriusan pemerintah provinsi Jawa Barat terhadap keseniaan dan kebudayaan. Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Jabar dinilai tak memiliki strategi, regulasi, atau anggaran khusus untuk kesenian dan kebudayaan.

“Setelah reformasi tidak ada satu pun ruang kebudayaan dan kesenian yang dibangun di Jabar. Memprihatinkannya, selama sepuluh tahun ketika wakil gubernurnya yang seniman, mulai dari Dede Yusuf dan Deddy Mizwar, juga tidak ada satupun pembangun infrastruktur,” kata Iman Soleh, seorang seniman Jabar usai melakukan aksi “buligir” di depan Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPJ), Jalan Naripan, Kota Bandung, Minggu (31/7/2016).

Menurut Iman, ketidakpeduliannya pemerintah Provinsi Jabar terhadap kesenian dan kebudayaan itu membuat ekosistemnya berkurang. Dirinya misalnya, tak pernah mendapatkan dukungan dari pemerintah selama membuat karya tulisan untuk festival drama berbahasa Sunda (FDBS) selama 10 tahun terakhir.

“Kita bisa dengan mudah melihat strategi, regulasi, dan anggaran kesehatan, olahraga, dan pendidikan. Tapi untuk kesenian dan kebudayaan tidak ada. Tidak ada infrastruktur yang dibangun, tidak ada strategi, program, anggaran, dan regulasi, itu semua sangat tertutup,” kata Iman.

Iman mengatakan, aksi “buligir” yang dilakukan seniman dan budayawan itu untuk mendorong dan mendesak pemerintah untuk memiliki strategi, regulasi, dan anggaran untuk kesenian dan kebudayaan. Pihaknya menginginkan unsur pemerintah, swasta, seniman, dan budayawan duduk bersama untuk ekosistem kesenian dan kebudayaan.

“Demokrasi itu akarnya kebhinnekaan, kebhinnekaan itu akarnya kesadaran terhadap budaya,” kata Iman.

Menurut Iman, kesenian dan kebudayaan itu bagian dari perbedaan yang bisa mempersatu bangsa sehingga perlu dipertahankan, dilestarikan, dan dikenalkan kepada generasi penerus. Sebab kebudayaan dan kesenian itu juga menunjukkan bangsa Indonesia itu sebagai bangsa yang hebat dengan kemajemukannya.

“Indonesia itu memiliki 17 ribu pulau, 15 ribu bernama dan 3 ribu pulau belum ada nama. Ada 860 bahasa, kalau tidak dikenalkan maka pluralisme itu tidak ada. Maka dari itu, perlu dorongan terbesar kalau terutama untuk Kota Bandung sebagai kota kereatif, buka ruang kebudayaan dan kesenian seluas-luasnya,” kata Iman. (cis)

Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved