Jelang Ramadan

DPR RI Minta BBPOM Tingkatkan Pengawasan Pangan Selama Ramadan

Ketut mengatakan, momen bulan Ramadan ini kerap dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab

Penulis: dra | Editor: Dedy Herdiana
TRIBUN JABAR/DONY INDRA RAMADHAN
Ketut Sustiawan, anggota DPR RI Komisi 9 saat ditemui di SMEA Kencana, Jalan Babakan Surabaya, Kota Bandung, Sabtu (28/5/2016). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Dony Indra Ramadhan

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Komisi 9 DPR RI mendorong agar Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) untuk meningkatkan pengawasan peredaran pangan selama bulan Ramadan di Jawa Barat. Sebab, dikhawatirkan banyak peredaran makanan yang tidak sesuai standar dijual selama Ramadan.

"Untuk meminimalisir peredaran makanan-makanan yang menggunakan zat baik formalin atau boraks, makanan kadaluarsa dan peredaran obat ilegal, BPOM perlu meningkatkan pengawasannya di bulan ramadan," ujar Ketut Sustiawan, anggota DPR RI Komisi 9 saat ditemui di SMEA Kencana, Jalan Babakan Surabaya, Kota Bandung, Sabtu (28/5/2016).

Ketut mengatakan, momen bulan Ramadan ini kerap dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara mencampur formalin atau boraks agar olehan pangan terlihat lebih segar saat dijual. Selain olahan pangan, lanjut Ketut, penjualan parcel yang marak pada bulan ramadan pun perlu pengawasan dari petugas.

"Ini untuk mencegah peredaran makanan yang kadaluarsa. Kalau sudah kadaluarsa, tentunya akam berdampak pada kesehatan tubuh jika dikonsumsi," katanya.

Namun, ujar Ketut, upaya pengawasan juga perlu diiringi dengan penguatan edukasi kepada masyarakat terkait bahayanya makanan-makanan yang tidak sesuai dengan standar pangan. Sejauh ini, katanya, banyak masyarakat yang belum tahu dampak buruk akibat mengkonsumsi makanan yang tidak berstandar mutu pangan.

"Jadi bukan hanya banyaknya ditemukan, tetapi juga upaya preventifnya perlu dilakukan," katanya.

Ketut mengatakan, masih banyaknya masyarakat yang belum teredukasi ini bisa jadi membuat produsen pangan kerap mencampur zat berbahaya ke dalam olahan pangan atau produsen parcel yang menjual makanan kadaluarsa. Sehingga, ujarnya, produsen-produsen makanan pun perlu mendapatkan pengawasan yang lebih ketat lagi.

"Saya kira, pelaku home industri banyak yang enggak tahu. Makanya, saya pikir mereka butuh pendampingan," katanya. (dra)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved