Golkar Jabar Instruksikan Kadernya di DPRD Provinsi Tolak Mobil Dinas

PURWAKARTA,TRIBUNJABAR.CO.ID  --- Ketua DPD Partai Golongan (Golkar) Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi intruksikan para anggota DPRD Fraksi Golkar Jabar untuk menolak kendaraan dinas dari Pemerintah Propinsi (Pemprop) Jabar.

Pernyataan itu ia sampaikan setelah terpilih sebagai Ketua Golkar Jabar dalam Musda Jabar Golkar, Sabtu (23/4/2016).

"Saya minta para Anggota DPRD Fraksi Golkar untuk 100 persen menolak keberadaan kendaraan dinas. Ini sikap partai menyikapi wacana penyediaan kendaraan dinas 95 Fortuner, satu Alphard dan satu Prado. Fraksi Golkar harus tolak dan kembalikan," ujar Dedi di Purwakarta, Senin (25/4/2016).

Ia menjelaskan, saat ini akuntabilitas keuangan Pemprov Jabar sedang diuji. Belum lama ini, anggaran desa dialihkan untuk pembiayaan PON Jabar. Lalu jomplangnya anggaran Bantuan Propinsi (Banprop) di tiap kota dan kabupaten hingga masalah banjir yang belum terselesaikan.

"Dengan semua permasalahan yang ada, ini perlu sikap tegas untuk memandang keuangan Jabar untuk difokuskan pada kebutuhan publik Jabar. Hingga, pembelian mobil dinas dengan jumlah besar, merupakan ketidak seimbang-an dan itu ironi," ujarnya.

Karenanya, ia menilai sebagai pimpinan partai harus mengingatkan para kadernya di parlemen untuk kembali cita-cita dasarnya sebagai anggota parlemen dan cita-cita partai.

"Kembali sama cita-cita awal. Jadi anggota parlemen mau apa, ingat lagi cita-cita dan janji partai sama masyarakat apa. Menerima mobil dinas sama saja dengan mengkhianati janji dan cita-cita partai untuk masyarakat," kata dia.

Ia selaku pimpinan partai juga mengancam setiap kadernya di parlemen dengan sanksi pergantian antar waktu (PAW) jika menerima kendaraan dinas. "Sanksinya PAW kalau satu anggota Fraksi DPRD Golkar menerima kendaraan dinas. Saya sudah komunikasikan dengan teman-teman fraksi, pak Ali Hasan dan Ade Barkah," kata dia.(*)