Sekolah-sekolah di Jabar Bisa Lumpuh, Para Pengajar Didominasi Guru Sukwan

Diambil Alih Sukwan
* Sekolah Bisa Saja Lumpuh
* Tasikmalaya Kekurangan Guru PNS

TASIKMALAYA, TRIBUN - Kepala SMP Negeri 2 Satu Atap Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Dodi KS, mengaku ngenes melihat kenyataan di sekolahnya. Sekolahnya, kata dia, hanya memiliki seorang guru pegawai negeri sipil (PNS) dan sembilan guru lainnya berstatus tenaga sukarelawan (sukwan).

Para sukwan itu, kata Dodi, mendapat upah seadanya, yaitu Rp 5.000 untuk satu jam pelajaran. Padahal, kesembilan guru tenaga sukwan itu lulusan sarjana pendidikan. Dalam seminggu mereka paling sedikit mengajar empat jam sehingga mendapat honor Rp 20.000. Dalam sebulan Rp 80.000.

"Tapi ada juga yang mendapat honor lebih dari itu dalam sebulannya. Namun besarannya tetap saja masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walau seperti itu kondisinya, para guru sukwan ini tetap mau mengabdi," kata Dodi kepada Tribun, Selasa (22/3).
Menurut Dodi, jumlah siswa SMP Negeri 2 Satu Atap tergolong banyak, yakni 114 siswa. Setiap tingkatan ada beberapa kelas. Sebagian besar siswa tinggal di daerah sekitar sekolah.

"Keberadaan sekolah satu atap ini memang bersifat jemput bola untuk menjaring anak-anak yang rawan putus sekolah. Maklum, Desa Campakasari berada di lokasi terpencil. Untuk menuju kota kecamatan saja mesti menempuh jarak sekitar 40 km," ujarnya.

Walau berada di lokasi terpencil, semua guru kebetulan tinggal di sekitar sekolah sehingga ongkos bisa diminimalisasi. Kesembilan guru sukwan juga alumni SMP Negeri 2 Satu Atap Bojonggambir. Mereka berhasil menempuh pendidikan hingga sarjana pendidikan di Kota Tasikmalaya. Kemudian kembali ke kampung dan mengabdikan ilmunya.

"Saya sebenarnya merasa ngenes, mereka jauh-jauh kuliah ke kota dengan biaya yang tidak sedikit, tapi akhirnya hanya menjadi guru sukwan dengan honor sangat jauh dari memadai. Padahal mereka rata-rata laki-laki dan sudah berkeluarga Namun, mereka tetap rela menjadi tenaga pendidik," kata Dodi.

Untuk menopang kebutuhan sehari-hari, para tenaga sukwan ini berkerja sebagai petani di lahan milik orang tua atau bekerja secara serabutan. "Kalau tidak jadi petani, mereka bekerja apa saja. Yang penting bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walau begitu, mereka berharap suatu saat bekerja selama bertahun-tahun ini mendapat penghargaan dari pemerintah, dengan diangkat menjadi PNS," kata Dodi.

Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan, jika Kabupaten Tasikmalaya tidak mengangkat guru pada 2016, problem kekurangan guru akan makin berat lagi, menyusul pensiunnya sekitar 400 guru.

"Jika tahun ini tak ada pengangkatan guru, kami akan makin kesulitan meningkatkan kualitas pendidikan karena terus menyusutnya guru PNS. Tahun ini akan pensiun 300-400 guru," kata Uu melalui Kabag Humas, Iing F Khozin, saat dihubungi Jumat (2/3) sore.

Uu mengatakan, pihaknya tengah berupaya melobi pemerintah pusat terkait dengan pengadaan guru PNS. Langkah pertama memohon moratorium pengangkatan PNS dicabut. Kemudian meminta kuota CPNS yang lebih rasional. Sebab, selama ini kuota CPNS, termasuk guru, yang diberikan pemerintah pusat terlalu sedikit.

"Kami mengharapkan kuota yang realistis. Tahun ini saja guru pensiun sebanyak 400 orang. Berarti kuota penerimaan guru baru harus lebih dari itu. Kalau masih sama, ya hanya mengganti yang pensiun," ujar Uu, seraya berharap lobi yang tengah dilakukan dikabulkan pemerintah pusat.

Menurut Uu, jumlah kekurangan guru di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 1.900 dari sekitar 3.000 kekurangan tenaga PNS. Pihaknya mengakui walau tenaga guru PNS sangat kurang, berkat keberadaan guru tenaga sukwan, proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah bisa berjalan. Termasuk di sekolah-sekolah pelosok.

"Harus kami akui peran guru tenaga sukwan cukup tinggi. Kalau para tenaga sukwan ramai-ramai mengundurkan diri, mungkin banyak sekolah yang lumpuh. Ini harus menjadi pemikiran serius pemerintah pusat," kata Uu.

Sekda Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir mengakui kemungkinan KBM sekolah lumpuh bisa saja terjadi. "Seperti di SMK Negeri Cipatujah, sebagian tenaga honorernya keluar misalnya, ya sudah, KBM di sekolah itu langsung lumpuh," ujar Abdul Kodir.

Uu berharap, selain moratorium pengangkatan CPNS dicabut, juga kuota penerimaan CPNS diserahkan ke daerah, karena daerahlah yang mengetahui pasti kebutuhan PNS. "Seperti saat ini tenaga guru kurang, kami akan prioritaskan pengangkatan untuk guru. Masalah teknis penerimaannya, silakan pusat yang mengatur. Sebab, yang terpenting adalah kuota yang disetujui pusat," ujar Uu. (stf)