Kantong Plastik Berbayar

Reaksi Masyarakat saat Uji Coba Kantong Plastik Berbayar Jadi Masukan Peraturan Menteri

Kementerian akan mengeluarkan peraturan menteri mengenai kantung plastik berbayar pada Juni 2016

Penulis: cis | Editor: Dedy Herdiana
TRIBUN JABAR/TEUKU MUH GUCI S
Sejumlah pihak menggelar focus group discussion (FGD) di Park Hotel, Jalan PHH Mustofa, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/2/2016). Di antaranya pemerintah Kota Bandung, perwakilan masyarakat, pengusaha ritel, kelompok massa, dan awak media. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Teuku Muh Guci S

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Sebanyak 22 kota dan 1 provinsi akan melakukan uji coba pelaksanaan kantung plastik berbayar pada 21 Februari 2016.

Hal itu berdasarkan hasil pertemuan mengenai kebijakan kantung plastik berbayar yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta pada 21 Januari 2016.

Adapun 22 kota itu, yakni Depok, Bekasi, Bogor, Tanggerang, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Denpasa, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makasar, Kendari, Ambon, Jayapura, dan Tanggeran Selatan. Sedangkan 1 provinsi yang ikut dalam program kantung plastik berbayar, yakni DKI Jakarta.

Kepala Seksi Bina Peritel Direktorat Pengelolaan Sampah KLKH, Agus Supriyanto, mengatakan, uji coba di 22 kota dan 1 provinsi tersebut untuk melihat reaksi masyarakat sekaligus untuk menjadi bahan kajian kementeriannya.

Kementeriannya akan mengeluarkan peraturan menteri mengenai kantung plastik berbayar pada Juni 2016 setelah mendapatkan masukan dari kota dan provinsi yang melakukan uji coba.

"Dari hasil itu (uji coba. Red) nanti menjadi bahan kajian peraturan menteri yang komprehensif. Kalau sekarang kami tidak bisa karena tidak tahu kekuatan masing-masing kota. Nantinya peraturan menteri ini berlaku nasional dan seragam berdasarkan masukan dari daerah," kata Agus kepada wartawan usai mengikuti fokus group discussion (FGD) di Park Hotel, Jalan PHH Mustofa, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/2/2016).

Maka dari itu, ujar Agus, setiap kota harus memiliki aturan atau regulasi sebelum melaksanakan uji coba serentak. Kegiatan diskusi yang dilakukan pun diharapkan bisa memberikan masukan kepada pemerintah mengenai pelaksanaan kantung plastik berbayar di Kota Bandung.

"Kami berharap sudah ada regulasi yang mengatur kantung plastik berbayar. Mau perwal maupun surat edaran silahkan saja. Karena pada 21 Februari 2016, sudah harus ada aturan main yang jelas. Sebab pelaksanaan uji coba ini dilakukan di ritel," ujar Agus.

Secara singkat, Agus mengatakan, kebijakan kantung plastik berbayar merupakan salah satu upaya pengurangan jumlah sampah. Sebab kantung plastik menjadi masalah di setiap tempat pembuangan akhir lantaran tidak bisa didaur ulang.

"Problem di mana itu intake (kantung plastik. Red) terlalu banyak. Makanya supaya usia TPA-nya panjang, jumlah yang masuk itu harus dikurangi dengan mengurangi dari sumbernya," ujar Agus. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved