FP2JB Temukan Bukti Penggunaan Ijazah Palsu di Subang

Penggunaan ijazah palsu ini terungkap ketika FP2JB menemukan kejanggalan pada proses pendaftaran seorang caleg

FP2JB Temukan Bukti Penggunaan Ijazah Palsu di Subang
TRIBUNJABAR/TEUKU M GUCI S
Forum Pemerhati Pendidikan Jawa Barat (FP2JB) melaporkan adanya dugaan penggunaan ijazah palsu di Kabupaten Subang. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Teuku Muh Guci S

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Forum Pemerhati Pendidikan Jawa Barat (FP2JB) melaporkan adanya dugaan penggunaan ijazah palsu di Kabupaten Subang.

Penggunaan ijazah palsu ini terungkap ketika FP2JB menemukan kejanggalan pada proses pendaftaran seorang caleg yang bertarung pada pemilihan legislatif (pileg) 2014.

Koordinator FP2JB, Nano Hermanto, mengatakan, caleg yang diduga mencalonkan diri dengan ijazah palsu itu tidak terpilih saat pileg.

Caleg itu mendapatkan gelar sarjana dari sekolah tinggi swasta di Jakarta.

"Jadi salah satu anggota kami yang bertugas menjadi penjaring caleg waktu itu mendapati gelar yang didaftarkan dengan gelar yang didapatkan dari perguruan tinggi yang menerbitkannya itu tidak sama. Berawal dari situ kami melakukan penelusuran," ujar Nano kepada wartawan di Markas Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Selasa (22/9/2015).

Awalnya, lanjut Nano, pihaknya langsung melakukan pengecekan nama caleg itu di laman forlap.dikti.go.id/mahasiswa.

Berdasarkan hasil pengecekan, nama caleg itu tak tercatat di sekolah tinggi swasta itu.

"Kami kemudian melakukan klarifikasi kepada sekolah itu hingga akhirnya mendapatkan fakta jika pihak yayasan dari sekolah tinggi itu tak pernah mengeluarkan ijazah lagi sejak 2011. Sedangkan ijazah milik (caleg itu) diterbitkan pada 2012," kata Nano.

Nano mengatakan, pihaknya sengaja melaporkan hal tersebut untuk membantu pemerintah dalam memberantas penggunaan ijazah palsu.

Menurutnya, jangan sampai banyak oknum yang melakukan hal serupa sehingga mencoreng dunia pendidikan di Indonesia.

"Tujuan kami untuk menjaga kualitas pendidikan dan marwah pendidikan di Indonesia agar pengguna jasa ijasah palsu bisa jera tak melakukannya lagi. Jadi tidak ada kepentingan apapun dalam pelaporan ini. Apalagi yang bersangkutan bukan anggota dewan," kata Nano.

Hingga berita ini diturunkan pelapor masih melakukan konsultasi dengan pihak kepolisian di ruangan SPKT Polda Jabar. (*)

Penulis: cis
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved