Dugaan Kasus Ijazah Palsu

Aip Desak Polda Serius Tangani Dugaan Ijazah Palsu

Dia mengaku sudah mengadukan masalah ini mulai 18 Juni 2015, 22 Juni 2015, dan 3 Juli 2015

Aip Desak Polda Serius Tangani Dugaan Ijazah Palsu
TRIBUN JABAR/TEUKU MUH GUCI S
Aip Syarif Hidayat (50), warga RT 2/3 Kampung Kebon Salak, Desa Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, untuk keempat kalinya mendatangi Markas Polda Jawa Barat, Jumat (4/9/2015). Kedatangannya itu untuk mempertanyakan hasil pengaduannya terkait dengan adanya dugaan penggunaan ijazah palsu untuk gelar sarjana yang diraih ketiga anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yakni RD, YS, dan ADZ. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Teuku Muh Guci S

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Aip Syarif Hidayat (50), warga RT 2/3 Kampung Kebon Salak, Desa Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, untuk keempat kalinya mendatangi Markas Polda Jawa Barat.

Kedatangannya itu untuk mempertanyakan hasil pengaduannya terkait adanya dugaan penggunaan ijazah palsu untuk gelar sarjana yang diraih ketiga anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yakni RD, YS, dan ADZ.

"Sejak saya mengadukan masalah ini mulai 18 Juni 2015, 22 Juni 2015, dan 3 Juli 2015, saya masih belum mendapatkan hasil positif mengenai pengaduan saya," ujar Aip ketika ditemui di Markas Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Jumat (4/9/2015).

Aip pun mendesak Polda Jabar untuk serius dalam menangani aduannya tersebut. Sebab bukti-bukti terkait dengan adanya dugaan penggunaan ijazah palsu sudah diserahkan bersamaan dengan pengaduannya.

Untuk tambahan informasi, pihaknya pun menyampaikan pernyataan resmi menristek dikti mengenai indikator ijazah palsu yang dikeluarkan perguruan tinggi.

"Kami sangat mendukung sepenuhnya tindakan tegas aparat kepolisian khususnya Polda Jabar dalam memberantas penggunaan ijazah palsu. Saya selaku masyarakat ingin membantu penegak hukum dalam hal itu. Bukti-bukti juga sudah cukup kuat sesuai surat dari dikti dan kopertis III dan IV," ujar Aip.

Menurut Aip, ketiga oknum anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya itu diduga melanggar pasal 68 ayat 2 sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) No 20 tahun 2003 yang ancamannya pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Disebutkan dalam pasal itu, setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan bisa dipidana.

"Selain itu mereka juga diduga melanggar pasal 93 UU Dikti No 12 tahun 2012 yang ancamannya pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1 miliar," ujar Aip.

Halaman
12
Penulis: cis
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved