Jabar Permudah Perizinan Usaha Bagi Calon Pengusaha

GARUT, TRIBUNJABAR.CO.ID - Sekitar 500 pengusaha mengikuti Musyawarah Daerah XV BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Barat di Kabupaten Garut, Rabu (26/8). Pembukaan acara yang berlangsung selama dua hari tersebut dibuka di Pendopo Garut.

Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Musda digelar untuk memilih Ketua BPD HIPMI Jabar yang baru. Kegiatan pembukaan tersebut dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan pemerintah provinsi.

Gubernur mengatakan mendorong para pengusaha muda untuk terus mengembangkan usahanya, terutama di bidang pengolahan barang. Selama ini, kata Gubernur, usaha pengolahan berperan besar dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

"Selama ini bahan tambang seperti emas dan bauksit diekspor dalam bentuk mentah beserta lumpur dan tanahnya. Kita tidak tahu sebesar apa nilai yang dijualnya. Jika diolah di Indonesia, tentu saja harga jualnya jadi lebih mahal dan kita untung lebih besar," kata Gubernur dalam sambutan pembukaannya.

Pemerintah, kata Gubernur, telah mempermudah perizinan usaha bagi para calon pengusaha dan pengusaha untuk mengembangkan dunia usaha di Indonesia. Perbankan pun telah memudahkan sistem kredit dan bunga bagi para pengusaha, khususnya UMKM.

Selama ini, ucap Gubernur, suku bunga untuk perusahaan besar sebesar 12 persen, sedangkan untuk pengusaha UMKM 20 persen. Gubernur mengatakan pemerintah tengah berupaya menyamakan nilai suku bunga antara pengusaha besar atau kecil jadi sebesar 12 persen.

"Dengan langkah ini, akan tercetak banyak para pengusaha muda di Indonesia. Dengan banyaknya pengusaha, akan semakin kecil jumlah pengangguran dan kesejahteraan pun akan merata," tuturnya.

Sebanyak 36 persen industri pengolahan di Indonesia, kata Gubernur, terdapat di Jawa Barat. Para pengusaha pun merupakan para pembayar pajak dengan jumlah paling besar.

"Di Cina 14 persen penduduknya adalah pengusaha, di Amerika Serikat 12 persennya pengusaha, di Singapura 8 persen, di Thailand 4 persen, Malaysia 3 persen, dan di Indonesia hanya 1,2 persen yang berprofesi sebagai pengusaha. Ini sangat memprihatinkan," katanya.

Sementara itu, Ketua HIPMI Jawa Barat Yedi Karyadi mengatakan pemerintah pun harus memberi perhatian bagi para pengusaha kelautan di indonesia. Ucapnya, para pelaku usaha hasil laut di Jabar membutuhkan teknologi canggih untuk pengawetan ikan laut agar memiliki nilai jual lebih tinggi ketika diekspor ke pasar luar negeri.

"Saat ini butuh ditunjang oleh teknologi pengawetan ikan untuk pengembangan usaha di pesisir, seperti usaha hasil ikan laut. Dengan teknologi ini, hasil laut akan tetap segar saat dijual di lokasi tujuan," kata Yedi.

Menurut Yedi, ikan laut yang tetap segar memiliki nilai jual tinggi sehingga memberikan keuntungan besar bagi para pengusaha. Jabar pun memiliki bentangan pesisir pantai yang panjang, tetapi belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat nelayannya.

Selain potensi ikan laut, kata Yedi, sektor lainnya seperti pariwisata, perhotelan, dan restoran belum berkembang besar di sepanjang pesisir pantai Jabar. Hal inilah yang perlu diperhatikan bersama selanjutnya. (Sam)