PPDB 2015 Kota Bandung
Fraksi Demokrat Sesalkan Pemkot Libatkan Polisi dalam Penerimaan Siswa
Jika sudah dimediasi tidak ada kesepakatan bahkan jawaban wali kota mengecewakan, maka dewan akan menggunakan haknya untuk bertanya (interpelasi)
Penulis: Tiah SM | Editor: Kisdiantoro
BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Ketua Fraksi Partai Demokrat Erwan Setiawan menyesalkan kebijakan pemerintah melibatkan 1.800 polisi dalam urusan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2015.
"Saya hanya mempertanyakan dari mana anggaran makan polisi karena tidak mungkin ada makan siang gratis," ujar Erwan di kantornya, Selasa (7/07/2015).
Menurut Erwan, Fraksi Demokrat belum mengambil putusan interpelansi karena harus melalui tahapan yaitu Wali Kota dipanggil Komisi D untuk dipertemukan dengan Disdik, sekolah, dan perwakilan orangtua siswa.
"Jika sudah dimediasi tidak ada kesepakatan bahkan jawaban wali kota mengecewakan, maka dewan akan menggunakan haknya untuk bertanya (interpelasi)," ujar Erwan.
Erwan juga merasa prihatin ada siswa benar-benar miskin ditolak padahal rumah berdekatan dengan sekolah SMPN 37.
"Dua anak warga miskin di Gang Desa Kiaracondong sekarang bingung mau sekolah kemana padahal SKTM dari kecamatandilengkapi tanda tangan tokoh masyarakat sudah buat," ujar Erwan.
Erwan minta Wali Kota berpihak kepada warga yang benar-benar miskin untuk bisa bersekolah.
Menurut Erwan, seharusnya tak perlu melibatkan polisi dalam verifikasi SKTM karena aparat kewilayahan cukup banyak untuk dilibatkan. (Tsm)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/erwan-setiawan_dprd-bandung_20150518_185929.jpg)