Coffee Break

Pepedebe

SAYA tak akan bosan menyentil dunia pendidikan kita meskipun secara parsial. Kali ini tentang proses penerimaan siswa baru.

Pepedebe
ist
Hermawan Aksan, Wartawan Tribun Jabar

SAYA tak akan bosan menyentil dunia pendidikan kita meskipun secara parsial. Kali ini tentang proses penerimaan siswa baru, yang bahasa resminya Penerimaan Peserta Didik Baru. Bukan karena saya baru saja mengalami kerumitan saat mendaftarkan anak kedua saya di salah satu SMAN di Bandung, melainkan lantaran PPDB tampaknya memunculkan banyak masalah.

Dulu sekali, di era 70-an dan 80-an, seingat saya, hampir semua sekolah menerapkan sistem ujian masuk, baik tingkat SMP maupun SMA. Setidaknya, saya mengalami ujian masuk SMP dan SMA. Menurut saya, penerimaan siswa baru melalui ujian masuk lebih objektif daripada melalui NEM ujian nasional yang diterapkan saat ini oleh hampir semua sekolah di Indonesia.

Ibarat sebuah perusahaan yang sedang menyeleksi karyawan baru, saya yakin perusahaan mana pun tidak akan menerima begitu saja karyawan baru hanya berdasarkan nilai IPK. Ada tahap-tahap seleksi, misalnya tes kemampuan, tes psikologi, tes kesehatan, dan wawancara. Seorang pelamar dengan IPK tinggi belum tentu memiliki kapasitas memadai untuk pekerjaan yang diinginkannya.

Masalah lain yang lebih penting terletak pada NEM itu sendiri. Bukan rahasia lagi, NEM tidaklah menunjukkan kemampuan sebenarnya para siswa. Sudah banyak contoh pemilik NEM tinggi bukanlah siswa yang sehari-hari dikenal pandai. Ini berkaitan dengan persoalan ujian nasional. Sudah menjadi rahasia umum pula, UN penuh dengan kecurangan. Kecurangan itu bahkan diduga sudah terstruktur, sistematis, dan masif.

Namun, anehnya, ketika ditengarai UN sarat dengan kecurangan, hampir semua sekolah malah menjalankan sistem penerimaan siswa baru melalui NEM belaka. Ini sebuah ironi yang sulit dipahami.

Lima tahun lalu, anak pertama saya mendaftar di sebuah SMA di Bandung. Waktu itu ada dua sistem penerimaan di SMA ini: melalui NEM dan melalui ujian masuk. Menurut data tahun sebelumnya (dan terbukti pula di tahun-tahun setelahnya), passing grade di SMA ini tertinggi di Bandung. Melihat fakta itu, NEM anak saya jelas tidak akan lolos. Karena itu, anak saya mengikuti seleksi melalui ujian masuk. Singkat cerita, anak saya lolos dan beberapa waktu kemudian ketahuan bahwa para siswa yang memiliki NEM aduhai tingginya itu kebanyakan meraih prestasi sekolah yang biasa-biasa saja.

Saya sebenarnya ingin memberikan kesempatan yang sama kepada anak kedua saya untuk mencicipi SMA yang sama dengan kakaknya. Namun, ya itu tadi, karena sistem penerimaannya hanya melalui NEM, jelas anak saya takkan menembus SMA tersebut. Karena itu, saya harus realistis. Saya harus memilih SMA lain yang sekiranya bisa ditembus dengan NEM anak saya. Sejak PPDB dibuka Senin lalu, saya terus mengikuti perkembangan passing grade. Inilah salah satu kerumitannya. Dengan sistem ini, banyak calon siswa yang menunggu hari terakhir untuk mendaftar.

Akhirnya, saya memilih salah satu SMA yang beberapa tahun lalu berada di "kluster kedua". Memilih SMA "kluster pertama" jelas berisiko tinggi. Dengan sistem NEM dan prioritas bagi calon siswa berdasarkan wilayah domisili, SMA yang selama ini dikategorikan favorit tetaplah favorit. Sebaliknya, SMA yang dulu berada di kluster bawah sampai kini tetap lebih rendah peminatnya. Toh, dengan pilihan seperti ini pun, saya belum yakin apakah anak saya bisa lolos. Bisa saja pada jam-jam terakhir membeludak pendaftar yang tercoret dari sekolah yang diincarnya semula.

Seorang teman mengaku enggan mengikuti keruwetan sistem penerimaan siswa seperti ini. Ia memilih mendaftarkan anaknya di sekolah swasta. Seorang teman yang lain mencritakan sang anak gagal masuk sekolah yang diincarnya dengan selisih nol koma nol nol sekian dari passing grade. Yang membuatnya kecewa bukan itu, melainkan beberapa waktu kemudian ia mendapat kabar bahwa ada siswa lain, teman anaknya, yang NEM-nya lebih rendah tapi bisa lolos masuk ke sekolah itu. Rupanya, siswa itu masuk melalui jalan belakang. Anda tahu, lah, apa yang dimaksud jalan belakang.

Nah, inilah. Meskipun dengan segala kecurangan UN, yang menghasilkan NEM yang meragukan, andai saja proses penerimaannya jujur, boleh lah kita terima. Namun, rupanya masih ada jalan belakang. Kejujuran ternyata jauh panggang dari api.

Ada masalah lain. Jatah sekian persen bagi siswa miskin membuka ruang bagi kecurangan baru: surat keterangan tidak mampu palsu. Di Bandung heboh beberapa hari belakangan ketika ketahuan ada warga yang orang tuanya memiliki rumah bertingkat dan bekerja di Telkom bisa memperoleh SKTM. Coba, salah siapa?

Mungkin pemerataan pendidikan, melalui UN dan NEM, merupakan tujuan mulia. Tapi, bagi saya, keadilan seperti itu ibarat "sama rasa sama rata". Keadilan, bagi saya, adalah pembagian sesuai dengan kapasitasnya. Orang kaya tentu akan mengeluarkan zakat lebih besar. Seperti itu kira-kira.

Jadi, seraya membenahi UN dan sistem NEM, kenapa PPDB tidak kembali ke sistem ujian masuk? Itu akan lebih objektif dan lebih adil. (*)

Penulis: Hermawan Aksan
Editor: Hermawan Aksan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved